Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan penjelasan dari Kementerian Kesehatan RI di akun Instagram, @kemenkes_ri yang diunggah pada 22 Mei 2024. Di sana ditemukan bantahan dari Kemenkes terkait pesan berantai yang beredar.
"Pandemic Agreement atau Pandemic Treaty adalah inisiasi global dari WHO untuk atasi persoalan kesiapsiagaan dan respons pandemi.
Pandemi covid-19 membuktikan banyak negara yang tidak mampu membentengi kesehatan masyarakatnya dari terpaan pandemi. Sistem ketahanan kesehatan dunia terlihat begitu rapuh, utamanya di negara berkembang.
Mulai dari kekuatan finansial, ketersediaan akses terhadap vaksin, terapeutik dan diagnostik secara adil dan merata di seluruh dunia.
Pembahasannya masih terus berjalan Pemerintah RI tengah berpartisipasi secara aktif dalam perundingan dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam isu-isu strategis. Mulai dari sistem surveilans, transfer teknologi, dan kesetaraan akses atasi pandemi.
Pemerintah RI akan terus memegang teguh asas kesetaraan ini dan terus memperjuangkan posisi yang dapat akomodir kepentingan nasional Indonesia.
Tujuannya jelas untuk membentengi kesehatan masyarakat dari kemungkinan pandemi di masa depan. Tidak ada sama sekali pembahasan mengenai denda minum jamu, denda bekam, rawat paksa dan omong kosong lainnya."
Postingan itu juga disertai narasi:
"WHO Pandemic Treaty melarang pengobatan alternatif, emang iya?
Informasi tersebut TIDAK BENAR. Perjanjian Pandemi Treaty disusun untuk mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan!
Dalam perjanjian tersebut, tidak ada sama sekali pembahasan tentang pelarangan maupun penerapan denda pada pengobatan alternatif ?
Yuk, siapapun itu agar lebih bijak dalam menyampaikan informasi kepada publik
Pastikan setiap hal yang disampaikan telah sesuai dengan data dan fakta sebenarnya.
Supaya pesan yang disampaikan akurat dan tidak menimbulkan salah persepsi maupun kekhawatiran publik ?
Salam sehat!"

Pesan berantai yang mengklaim bahaya terkait WHO Pandemic Treaty adalah tidak benar.

Beredar sebuah video di media sosial dengan klaim bahwa virus Covid-19 merupakan hasil konspirasi Rockefeller Foundation. Narasi tersebut disampaikan oleh Komjen. Pol. Dr. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H. yang adalah seorang purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri yang menjadi narasumber di salah satu podcast bersama dr. Richard Lee.

Namun setelah dilakukan penelusuran klaim tersebut tidak benar.

Klaim bahwa Covid-19 adalah hasil konspirasi Rockefeller Foundation tidak didukung oleh bukti dan fakta. Rockefeller telah meninggal sebelum pandemi, dan yayasan tersebut telah lama berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan pengembangan vaksin. Studi oleh Kristian Andersen dari Scripps Research Institute menunjukkan bahwa virus ini berasal dari evolusi alami, bukan rekayasa laboratorium.

Menurut laporan dari USA TODAY, klaim bahwa Covid-19 adalah hasil konspirasi Rockefeller Foundation adalah tidak benar. Klaim tersebut mengacu pada skenario yang disebut “Lock Step” dalam sebuah laporan Rockefeller Foundation tentang masa depan teknologi dan pembangunan internasional. Namun, laporan tersebut tidak mencakup Covid-19, vaksinnya, atau rencana pembentukan negara polisi selama pandemi. Organisasi pemeriksa fakta, Snopes, juga menemukan bahwa klaim tersebut palsu. Mereka menegaskan bahwa laporan Rockefeller Foundation yang disebut tidak merencanakan operasi manual untuk menciptakan virus baru.

Dengan demikian klaim video tersebut tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Klaim yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah hasil dari konspirasi yang direncanakan sebelumnya adalah tidak tepat. Tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, dan klaim semacam itu sebelumnya telah dibantah oleh sumber-sumber terpercaya.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto itu menggunakan teknik reverse image search dan kombinasi kata kunci terkait.

Hasilnya, foto serupa telah beredar sejak 2014. Foto asli ditemukan di situs Getty Images dengan deskripsi sebagai berikut:

Kerabat dan teman-teman dari keluarga al-Hajj berkumpul di sebuah masjid untuk mendoakan jenazah delapan anggota keluarga saat pemakaman mereka di Khan Yunis, di Jalur Gaza selatan, pada tanggal 10 Juli 2014. Pesawat-pesawat tempur Israel menggempur Gaza tanpa henti, menyebabkan meningkatnya jumlah korban sipil, sementara Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat terkait konfrontasi Israel yang semakin meningkat dengan Hamas.

Merujuk deskripsi tersebut, jenazah dalam foto adalah warga sipil yang menjadi korban serangan Israel di Gaza pada 10 Juli 2014.

Foto jenazah korban serangan Israel di Gaza pada 10 Juli 2014 disebarkan dengan konteks keliru.

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan foto asli di situs Getty Images. Deskripsi foto tidak menyebutkan delapan korban adalah anggota Hamas.

Berdasarakan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube ini berjudul "Jail Video Gloria DR18038106 3".

Kemudian terdapat link pemberitaan di laman Phoenix New Times yang memberikan keterangan bahwa perempuan itu bernama Valentina Gloria, warga AS.

Ia didiagnosis menderita penyakit mental serius dan ditahan karena tuduhan melakukan penyerangan.

Dalam artikel disebutkan, video tersebut diambil saat Valentina ditahan di Penjara Lower Buckeye pada 2018.

Saat itu petugas melepas borgol yang terpasang di tangan dan kaki Valentina karena hendak  ke kamar mandi. 

Kemudian saat akan kembali diborgol, Valentina panik. Dia terisak dan gemetar selama proses berlangsung.

Ketika sedang memasang borgol di kaki kanannya Valentina meludah, sehingga petugas memasang penutup kepala.

Dalam artikel juga disebutkan, kasus Valentina memberikan contoh bagaimana sistem hukum di Amerika mengkriminalisasi orang dengan penyakit mental. 

Sehingga dapat dipastikan bahwa video tersebut bukan proses suntik mati kepada Kristel Candelario, seorang ibu yang menelantarkan anaknya hingga tewas. 

Dilansir dari NBC News, Candelario dijatuhi hukuman seumur hidup karena tindakannya itu. 

Candelario beralasan mengalami masalah mental sehingga meninggalkan anaknya selama 10 hari untuk berlibur.  

Pengacara Candelario mengatakan, mereka ingin agar pengadilan mempertimbangkan kondisi mental kliennya dalam pengajuan banding atas vonis hukuman seumur hidup.

Narasi mengenai seorang ibu disuntik mati karena menelantarkan anaknya adalah hoaks.

Peremuan dalam video adalah Valentina Gloria, warga AS yang didiagnosis menderita penyakit mental serius dan ditahan karena tuduhan melakukan penyerangan.

Sementara, perempuan yang menelantarkan anaknya bernama Kristel Candelario. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup karena perbuatannya.