Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu telah beredar sejak 2024, jauh sebelum aksi Indonesia Gelap pada Februari 2025.

Video itu identik dengan unggahan di akun TikTok ini.

Dalam keterangannya, video itu adalah momen seorang oknum mahasiswa tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya ketika ditanya oleh pengacara Kamaruddin Simanjuntak.

Dikutip dari Warta Kota, mahasiswa yang tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya yakni demonstran yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Hukum (APPH).

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan PN Jakarta Selatan pada 14 Oktober 2024 terkait kasus sumpah dan keterangan palsu yang melibatkan warga bernama Ike Farida. 

Massa menuntut Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menolak seluruh eksepsi Ike Farida.

Saat itu pengacara Ike Farida, Kamaruddin Simanjuntak mempertanyakan asal usul massa tersebut. Ia ragu massa yang menggelar unjuk rasa memahami perkara yang tengah disidangkan.

Dikutip dari Tempo.co, Ike Farida sebelumnya terlibat dalam kasus jual-beli apartemen di kawasan Jakarta Selatan dengan pengembang properti PT Elite Prima Hutama (EPH). 

Sengketa yang bermula dari pembelian unit apartemen itu kemudian berkembang menjadi perkara hukum yang berkepanjangan.

Ike Farida menghadapi dakwaan sumpah dan keterangan palsu yang dilaporkan oleh pihak pengembang. 

Video yang diklaim menampilkan momen ketika demonstran aksi Indonesia Gelap tidak bisa menunjukkan kartu tanda mahasiswa adalah hoaks.

Faktanya, orang yang ada dalam video adalah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Hukum (APPH). Mereka menggelar unjuk rasa terkait kasus sumpah dan keterangan palsu Ike Farida pada 2024.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang menampilkan warga menggeruduk sebuah rumah identik dengan unggahan di kanal YouTube ini.

Video itu adalah momen ketika warga Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara mengusir salah satu mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mataram (Unram) pada tahun 2023. 

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, mahasiswa KKN Unram yang diusir warga yakni berinisial NWAP.

Ia membuat geram warga dengan konten di Instagram yang menyebut tidak ada perempuan cantik di Desa Kayangan. 

Sekretaris Desa Kayangan, Mahti menilai, konten NWAP tersebut hanya sekadar iseng semata. Namun, konten itu telanjur tersebar sehingga memunculkan persepsi yang berbeda-beda.

Warga pun akhirnya tersinggung dan tersulut emosi, mereka beramai-ramai mendatangi posko KKN untuk mengusir NWAP. 

Sementara, foto perempuan memakai rompi tahanan di video merupakan tangkapan layar di kanal YouTube Liputan 6 ini.

Perempuan itu adalah pegawai Puskesmas Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang ditangkap karena kasus korupsi pada Januari 2025.

Video yang mengeklaim rumah Presiden BEM Unair digeruduk warga merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Faktanya, video itu adalah momen ketika warga Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara mengusir mahasiswa KKN Unram berinisial NWAP pada tahun 2023. NWAP diusir karena membuat konten yang dianggap menyinggung warga Desa Kayangan. 

Setelah diperiksa, tautan yang dibagikan sejumlah akun Facebook tersebut berbeda dengan tautan resmi pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) BGN.

Tautan itu mengarah ke situs hxxxx://daftarsekarang[dot]asidaz[dot]com/. Alamat tersebut berbeda dengan situs resmi BGN.

Waspada dengan unggahan yang menawarkan hadiah atau penawaran menarik, tetapi meminta kita menyerahkan data pribadi.

Hal ini merupakan phishing atau modus penipuan yang digunakan untuk mencuri data pribadi. Modus ini berpotensi merugikan kita secara material, bahkan bisa membobol rekening perbankan.

Dilansir Antara, BGN membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung sebagai ASN melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3.

Pendaftaran calon ASN BGN dibuka mulai 27 Desember 2024 dan ditutup pada 15 Maret 2025. Situs pendaftaran dapat diakses di alamat berikut https://spp-indonesia.com.

Adapun program SPPI bertujuan meningkatkan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Melalui program SPPI, peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi peran yang menantang dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran CPNS BGN periode 2025 adalah hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN. Sementara, situs pendaftaran resmi CASN BGN 2025 dapat diakses di alamat berikut https://spp-indonesia.com.

Tempo menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google untuk menemukan foto atau video yang memiliki kesamaan dengan foto yang beredar. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan foto tersebut bukan dari peristiwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. 



Foto yang beredar memiliki elemen-elemen yang sama dengan foto yang diberitakan Antara, 11 November 2024. Kesamaan yang terlihat di antaranya petugas berbaju merah yang mengenakan kacamata dan tas selempang, personil TNI, kardus warna putih dan barisan rak.

Foto itu sesungguhnya memperlihatkan penggeledahan oleh Kejagung RI  terkait kasus pelanggaran agraria yang menyeret PT Duta Palma Group, sebagaimana diberitakan Tempo.



Foto tersebut juga memiliki elemen yang sama dengan foto berita Antara lainnya  saat ekspose barang bukti hasil penggeledahan anak perusahaan PT Duta Salma Group dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2024.

Gambar yang beredar dan foto berita Antara sama-sama memperlihatkan adanya tumpukan uang barang bukti yang disimpan di dalam koper dan kardus dengan sampul luar putih. Hal ini menegaskan gambar yang beredar berkaitan dengan kasus pelanggaran hukum PT Duta Salma Group, bukan dugaan kasus korupsi PT Pertamina yang diungkap Kejagung RI tahun 2025. 

Barang Bukti Kasus Pertamina

Kejagung RI telah mengumumkan penetapan total sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dengan modus pengolahan BBM mentah, yang berpotensi merugikan negara Rp193,7 triliun per tahun sebagaimana diberitakan Tempo.

Berita Tempo lainnya menyatakan bahwa Kejagung RI melakukan penggeledahan di dua rumah pengusaha minyak dan gas, Muhammad Riza Chalid, pada Selasa, 25 Februari 2025. Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, telah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dalam penggeledahan itu, ditemukan uang tunai Rp833 juta dan 1.500 USD (setara Rp24,57 juta dengan kurs Rp16.390), serta sejumlah dokumen yang berhubungan dengan kasus ini.

Press release di website Kejagung RI menyatakan bahwa mereka telah melakukan sejumlah penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait kasus tersebut. Salah satunya di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Barang-barang yang disita di antaranya lima dus dokumen, barang bukti elektronik handphone sejumlah 15 unit, satu unit laptop dan empat soft file. Uang Rp971 juta juga disita dalam penggeledahan rumah salah satu tersangka, Dimas Werhaspati, pada Senin, 24 Februari 2025, dilansir CNNIndonesia.com.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan gambar yang beredar memperlihatkan uang sitaan Kejagung RI dalam pengungkapan kasus korupsi pengolahan minyak mentah PT Pertamina adalah keliru.

Gambar itu sesungguhnya memperlihatkan penggeledahan sebuah ruangan berkaitan dengan kasus agraria yang menyeret perusahaan penanam dan pengolah sawit, PT Duta Palma Group tahun 2024.