PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar yang beredar terkait produk LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright gas) yang menggantikan LPG 3 kg subsidi (gas melon), menyusul dilarangnya penjualan gas melon di pengecer.

“Itu adalah informasi tidak benar, dan produk Bright gas saat ini hanya tersedia dalam dua kemasan saja, yaitu 5,5 kg dan 12 kg,” ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, dilansir dari ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lebih lanjut, merespons foto yang beredar soal tabung LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright gas), Heppy menyampaikan bahwa gambar tersebut kemungkinan besar diambil pada 2018, ketika Pertamina melakukan uji pasar varian baru elpiji Bright Gas ukuran 3 kg.

Pertamina melakukan uji pasar Bright Gas 3 kg di Jakarta sebanyak 2.000 tabung dan di Surabaya 1.000 tabung pada awal 2018.

Akan tetapi, saat ini produk Bright gas hanya tersedia dalam dua kemasan saja, yaitu 5,5 kg dan 12 kg.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Kemensos dalam Instagram resminya menyatakan informasi rekrutmen Pendamping PKH tersebut merupakan hoaks. Saat ini tidak ada proses rekrutmen Pendamping PKH oleh Kemensos khususnya di Direktorat Jaminan Sosial.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kemensos mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan.

Untuk informasi resmi bisa cek laman Kemensos resmi di Kemenkes.go.id, Instagram Kemensosri, Facebook Kementerian Sosial RI, X KemensosRI, dan YouTube Kemensos RI.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Video yang beredar dalam unggahan memuat judul yang tidak sesuai dengan isinya.

Isi video justru lebih banyak membahas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyampaikan bahwa RUU Perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2025-2029.

Sementara, thumbnail yang dipakai merupakan momen Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 25 September 2024.

Momen itu merupakan rapat terakhir Prabowo sebagai Menhan. Foto serupa ditemukan di situs berita Antara.

Tampak Prabowo melambaikan tangan. Namun, thumbnail video menyunting foto tersebut seolah Prabowo sedang memegang berkas.

Tidak ada informasi dalam video yang membuktikan bahwa Prabowo telah resmi mengesahkan UU Perampasan Aset.

Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset ada dalam urutan kelima prolegnas 2025-2029.

"Kita sudah masukkan dia di dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia, 18 November 2024, dikutip dari Kompas.com.

Sempat ada isu dan anggapan bahwa DPR menjadi kambing hitam atas mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset.

Akan tetapi, anggota Baleg DPR RI, Benny K Harman membantahnya.

"Bukan DPR tidak mau membahas, wong pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulis, lah. Umumkan itu. Jangan kita main cilukba. Bilang sudah padahal belum, bilang DPR yang tidak mau bahas. Barang saja enggak ada, apa yang mau dibahas?" ucap Benny dalam rapat bersama Menteri Hukum.

Ada yang perlu diluruskan soal narasi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam sejumlah unggahan media sosial.

Prabowo belum mengesahkan UU Perampasan Aset pada Januari 2025. RUU Perampasan Aset masih masuk dalam urutan kelima prolegnas 2025-2029.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com video identik dengan unggahan di kanal YouTube ini, yang diunggah pada 2019.

Dalam keterangannya, video itu menampilkan shalat Jumat di Selandia baru yang dihadiri warga non-muslim.

Tim Cek Fakta Kompas.com, mengecek pemberitaan soal sejumlah warga non-muslim yang menghadiri shalat Jumat di Selandia Baru pada 2019. Hasilnya, ditemukan pemberitaan di laman Aljazeera ini.

Dalam pemberitaan disebutkan bahwa warga Selandia Baru berkumpul di dekat Masjid Al Noor Kota Christchurch.

Mereka mengheningkan cipta setelah 50 orang terbunuh dalam serangan di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre pada Maret 2019. Peristiwa itu juga dikenal dengan sebutan Tragedi Christchurch.

Prosesi mengheningkan cipta dilakukan selama dua menit setelah azan salat Jumat. 

Penduduk non-muslim turut hadir untuk berduka cita. Mereka berada di belakang warga muslim yang melaksanakan shalat Jumat. 

Kesimpulan

Video yang diklaim menampilkan ribuan warga Selandia Baru sedang belajar agama Islam sebelum mengucapkan syahadat merupakan informasi keliru yang perlu diluruskan.

Faktanya, video itu menampilkan momen ketika warga Selandia Baru mengheningkan cipta setelah insiden penembakan di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre, Christchurch, pada 15 Maret 2019.