Kompas.com tidak pernah memproduksi atau menayangkan podcast yang menampilkan Deddy Corbuzier dan Cania Citta.

Video tersebut tidak ditemukan di situs utama Kompas.com, atau laman media sosial resmi milik Kompas.com.

Faktanya, video tersebut dipublikasikan di kanal YouTube Cania Citta pada 22 Juli 2024 dengan judul "Deddy Corbuzier Ngajak Mikir Mikir Mikir".

Akan tetapi, percakapan antara Cania dan Deddy dalam video YouTube tersebut berbeda dengan video yang beredar di Facebook.

Setelah diperiksa menggunakan Hive Moderation, ditemukan bahwa video Facebook tersebut adalah hasil manipulasi AI.

Suara Cania dan Deddy terdeteksi memiliki probabilitas 99,9 persen dan 90,8 persen dihasilkan perangkat AI.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video podcast Deddy Corbuzier dan Cania Citta yang mencantumkan logo Kompas.com perlu diluruskan karena informasinya keliru.

Kompas.com tidak pernah memproduksi atau menayangkan podcast yang menampilkan Deddy Corbuzier dan Cania Citta.

Video yang beredar di Facebook tersebut adalah hasil manipulasi AI dari video asli yang dipublikasikan di kanal YouTube Cania Citta pada 22 Juli 2024.

Waspada penipuan. Jangan menuruti apa pun permintaan yang disampaikan pihak tidak dikenal yang menggunakan konten itu.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang beredar menggunakan Whois dan URL Scan. Tools tersebut dapat mengetahui laman yang dituju dari suatu tautan tanpa perlu mengekliknya.

Pelacakannya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Hasilnya, tidak ada tautan yang mengarah ke situs web resmi BPD Bali.

Adapun situs web resmi bank daerah tersebut yakni www.bpdbali.co.id.

Sementara, akun Facebooknya memakai nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Melalui laman resminya, BPD Bali mengimbau kepada nasabah agar waspada terhadap berbagai modus penipuan.

Salah satu modus yang sering digunakan yakni mencatut nama BPD Bali di media sosial.

"Jangan tergiur oleh hadiah atau program undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank BPD Bali. Perusahaan tidak pernah mengadakan undian berhadiah dengan meminta data pribadi atau biaya tertentu," tulisnya.

Promosi undian berhadiah senilai Rp 3 miliar dari BPD Bali merupakan hoaks.

Akun-akun Facebook yang menyebarkan promosi tersebut merupakan akun tiruan. Tautan yang disebarkan juga tidak mengarah ke situs web resmi.

BPD Bali mengimbau nasabah untuk waspada terhadap modus penipuan mencatut bank daerah tersebut.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat di bio akun. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Koperasi Desa Merah Putih (kopdesmerahputih.kop.id). Warganet justru diminta menuliskan nama, asal provinsi, dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.
Tidak ada informasi terkait pendaftaran pegawai dalam laman resmi Koperasi Desa Merah Putih. Turnbackhoax kemudian menelusuri akun Instagram Kementerian Koperasi Republik Indonesia “kemenkop”. Diketahui, kementerian telah membantah kabar rekrutmen.
“Baru-baru ini beredar informasi hoaks terkait rekrutmen Pegawai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di media sosial. Kami tegaskan bahwa informasi tersebut TIDAK BENAR. Pastikan SobatKop selalu mendapatkan informasi yang valid dari sumber resmi kami,” tulis kementerian pada Senin (24/3/2025).
Kemenkop meminta masyarakat selalu mengecek informasi di sumber resmi, yakni:
laman kop.go.id
Instagram “kemenkop”
Facebook “Kementerian Koperasi”

Unggahan berisi tautan “rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada narasi Presiden Prabowo akan membubarkan DPR jika tidak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Diketahui, anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tinggal menunggu keputusan politik dari masing-masing partai di parlemen.

“Ketika Pemerintah sebagai salah satu yang diberi kewenangan membuat hukum sudah menyampaikan kepada parlemen, maka tinggal menunggu keputusan politik dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Jadi kita tinggal tunggu saja,” kata Bamsoet, dilansir dari ANTARA.

Sebelumnya (15/4), Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa RUU tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut. Terlebih, Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan sebelumnya.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Dia pun menyebut Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025