Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Hasman Ma’ani menyampaikan bahwa rekrutmen yang beredar di media sosial merupakan hoaks.

Kemendes PDTT belum membuka rekrutmen untuk PLD pada September 2025.

"Belum ada jadwal pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen baru, sehingga apa yang menjadi berita yang sedang beredar adalah hoaks," kata Hasman, Jumat (26/9/2025) dikutip dari Antara.

Adapun setiap rekrutmen Kemendes PDTT dilakukan melalui kanal resmi dan tidak dipungut biaya apa pun atau gratis.

"Jika didapati oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar agar segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Kemendes PDT tidak bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum tersebut," imbau Hasman.

Sejauh ini, pendamping desa yang ada merupakan hasil rekrutmen yang dilakukan pada 2024.

Informasi rekrutmen PLD Kemendes PDTT September 2025 merupakan hoaks.

Kemendes PDTT memastikan belum ada rekrutmen yang dilakukan pada September 2025.

Rekrutmen yang dilakukan melalui kanal resmi dan bukan menghubungi nomor WhatsApp untuk mendaftar.

Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran artikel yang menyebut Purbaya meminta sumbangan kepada rakyat melalui Google Search.

Akan tetapi, tidak ditemukan artikel yang dimaksud di laman Gelora News.

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri foto Purbaya dalam artikel tersebut menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya, ditemukan artikel yang foto dan tanggal terbitnya identik di laman Gelora News ini. 

Artikel aslinya berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”.

Artikel itu membahas Purbaya yang meluruskan pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan rakyat 17+8 pasca-demonstrasi pada akhir Agustus hingga September 2025.

Sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa tuntutan 17+8 berasal dari sebagai kecil rakyat. Namun ia kemudian meminta maaf, Purbaya menyebut pernyataan itu bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.

Tangkapan layar judul artikel yang mengeklaim Purbaya Yudhi Sadewa meminta rakyat menyumbang negara jika ingin ekonomi maju, merupakan hasil manipulasi.

Artikel aslinya berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”.

Adapun artikel asli memuat klarifikasi dari Purbaya yang meluruskan pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan rakyat 17+8 pascademonstrasi pada akhir Agustus hingga September 2025.

PT Pertamina, melalui unggahan di akun Instagram resminya pada 23 September 2025, menerangkan bahwa informasi soal pembatasan waktu pengisian BBM bagi mobil-motor adalah hoaks.

Klaim soal penghentian layanan bagi kendaraan dengan status pajak tidak aktif juga turut dibantah dalam unggahan media sosial Pertamina itu.

Dari penelusuran ANTARA, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tidak mengeluarkan kebijakan terkait pemberian jangka waktu pengisian BBM di SPBU Pertamina.

Dalam berbagai unggahan klarifikasi hoaks di media sosialnya, Pertamina selalu berpesan agar masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Salah satu caranya adalah dengan mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar melalui akun media sosial resmi Pertamina.

Klaim: Pertamina batasi waktu pengisian BBM bagi mobil-motor

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ada artikel dengan judul seperti yang terdapat dalam tangkapan layar unggahan.

ANTARA menemukan bahwa waktu dan foto dalam unggahan itu serupa dengan artikel CNN Indonesia berjudul “Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani”.

Artikel aslinya membahas tanggapan Jokowi mengenai pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, yang merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jokowi menilai Purbaya cocok menjabat sebagai Menteri Keuangan karena berpengalaman sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu, artikel tentang Budi Gunawan aslinya berjudul “Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan”.

Artikel tersebut membahas pernyataan Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sugeng Teguh Santoso, yang menyoroti pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam oleh Presiden Prabowo Subianto setelah aksi demonstrasi yang berakhir rusuh pada akhir Agustus 2025.

Dengan demikian, kedua artikel dalam unggahan tersebut merupakan suntingan.

Klaim: Artikel Jokowi tolak RUU perampasan aset untuk mantan presiden

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.