Disadur dari akun Instagram Diskominfo Kalteng.

Akun WhatsApp bernomor 0822 5802 2735 mengaku sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghubungi salah satu yayasan menawarkan bantuan sebesar Rp25 juta. Modus yang digunakan salah mentransfer uang dan meminta pengembalian selisih uang sebesar Rp 8 juta.

Edy Pratowo melalui Diskominfo Kalteng memberikan klarifikasi bahwa akun WhatsApp yang beredar merupakan modus penipuan dan mengimbau masyarakat tidak menanggapi permintaan apapun. Modus penipuan menawarkan bantuan lalu mengklaim salah transfer dan diminta mengembalikan selisih uang tersebut merupakan kejahatan siber yang marak terjadi.

Jika menemukan pesan serupa segera konfirmasi, klarifikasi dan lapor ke pihak berwajib. Maka akun WhatsApp Edy Pratowo 0822 5802 2735 merupakan akun tiruan.

Akun tiruan. Edy Pratowo mengimbau untuk tidak menanggapi akun-akun yang mengatasnamakan dirinya.

Disadur dari akun Instagram KP2KP Kalianda.

Beredar unggahan terkait flyer lowongan kerja di KP2KP Kalianda yang dibagikan di grup lowongan kerja (loker) Facebook pada (18/08/24). Pada flyer tertera alamat KP2KP Kalianda dan nomor WhatsApp 0853 6199 4929 atas nama Karina. Posisi yang dibuka yaitu admin data, staf kantor dan telemarketing.

Faktanya loker yang beredar adalah penipuan. KP2KP Kalianda menjelaskan melalui akun Instagram resminya @pajakkalianda bahwa saat ini KP2KP Kalianda tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat berhati-hati terhadap lowongan yang beredar dan segala bentuk kerugian yang disebabkan informasi lowongan kerja tersebut bukan tanggung jawab KP2KP Kalianda.

Belakangan ini modus penipuan lowongan kerja di grup loker Facebook berbagai daerah muncul kembali. Pengirim lowongan kerja berasal dari 1 akun yang sama dengan template flyer dan nama narahubung yang sama, hanya berbeda di nomor telepon saja. Diingatkan kepada masyarakat segala bentuk informasi terkait lowongan kerja di KPP Pratama ataupun KP2KP hanya di media sosial resmi instansi tersebut yang terverifikasi.

KP2KP Kalianda tidak sedang membuka lowongan pekerjaan apapun.

Lagi-lagi beredar lowongan kerja di Puskesmas. Kali ini Puskesmas Citangkil, Kota Cilegon membutuhkan staf dan OB khusus perempuan, berusia maksimal 35 tahun. Informasi lowongan pekerjaan tersebut dibagikan di grup loker Facebook Kota Cilegon.

Kepala Puskesmas Citangkil, dr. Isnayati menegaskan lowongan kerja yang beredar adalah tidak benar. Dilansir dari berita.cilegon.go.id, selain meresahkan masyarakat, Isnayati juga bercerita hal ini meresahkan pekerja di Puskesmas. Modus yang digunakan pelamar akan diminta mentransfer sejumlah uang.

Pada Mei 2024, lowongan pekerjaan di Puskesmas Citangkil sempat bermuculan. Kadis Kesehatan Kota Cilegon, drg. Ratih Purnamasari juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu memeriksa keaslian informasi yang di dapat.

Kepala Puskesmas Citangkil, dr. Isnayati menegaskan postingan lowongan kerja di Facebook adalah tidak benar.

Artikel disadur dari AFP.

Sebuah akun Facebook bernama Priti Elen membagikan postingan yang mengklaim bahwa Bill Gates dan WHO menyerukan militer untuk menangkap penolak vaksin mRNA selama pandemi berikutnya.

Dilansir dari AFP, WHO menyebut bahwa tuduhan tersebut merupakan kebohongan yang nyata dan disinformasi yang berbahaya. Menurut juru bicaranya, negara-negara memiliki kedaulatannya sendiri untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan di negaranya, WHO tidak bisa memaksakan perintah vaksinasi apalagi sampai melibatkan militer untuk pemaksaan.

Sedangkan yayasan yang didirikan Bill Gates mengkonfirmasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Selain itu juga tidak ditemukan bukti valid yang membenarkan bahwa Bill Gates menyerukan militer untuk menangkap mereka yang menolak vaksinasi.

Dengan demikian, Bill Gates dan WHO serukan militer untuk menangkap penolak vaksin adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya Bill Gates, yang mendirikan Yayasan Gates dan WHO hanya dapat memberikan saran terkait vaksin serta tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan otoritas sebuah negara untuk mewajibkan vaksin apalagi untuk menyerukan militer menangkap penolak vaksin. Selengkapnya pada bagian penjelasan.