Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam unggahan video berdurasi 10 menit tersebut tidak ada narasi yang menyatakan Menteri BUMN, Erick Thohir resmi dicopot oleh Presiden Prabowo.

Dalam video tersebut, terdapat opini pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, yang mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi blending Pertamina..

Unggahan tersebut juga menampilkan video dari Tribunnews yang berjudul “Pengamat Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Erick Thohir dari Jabatan Menteri BUMN: Tanggungjawabnya”. Dalam video Tribun juga tidak ada narasi Prabowo resmi mencopot Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan review total Pertamina pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut Erick, ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk empat petinggi Pertamina, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Selain itu, tiga tersangka dari pihak swasta juga turut ditetapkan, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadhan Joedo yang menjabat sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Terbaru, dua tersangka tambahan dalam kasus ini adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya serta VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Semarang TV News yang berjudul “DUA PEGAWAI PUSKESMAS KEMUSU BOYOLALI DIDUGA KORUPSI 1,9 MILIAR” yang diunggah pada 24 Januari.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kemusu pada Rabu (22/1/2025) lalu.

Kasi inteligen Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto menyampaikan bahwa Keduanya tersangka merupakan tenaga honorer bagian akuntansi inisial PA (34), dan Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas bagian bendahara pengeluaran pembantu Puskesmas Kemusu inisial KV (39).

Keduanya diduga telah menilap uang Puskesmas sejak 2017-2022. Dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.968.357.156.

Dengan demikian, video tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Suara dalam video yang beredar bukanlah suara asli Habib Idrus.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek suara dari video yang beredar menggunakan Hive Moderation.

Tools tersebut dapat mendeteksi probabilitas campur tangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) dalam suatu konten.

Hasil pelacakannya menunjukkan, suara Habib Idrus menawarkan dana hibah memiliki probabilitas 99,3 persen dihasilkan oleh AI.

Sementara, suara Habib Idrus terdengar berbeda. Suara aslinya dapat diketahui melalui khotbah yang disampaikan melalui kanal YouTube ini.

Selain itu, dana hibah dari Arab Saudi yang disalurkan melalui Yayasan Al-Baity merupakan hoaks berulang.

Kompas.com pernah membantah narasi serupa di sini dan di sini.

Tidak ada bantuan dari yayasan tersebut dan informasi soal dana hibah dari Kedutaan Arab Saudi di Indonesia.

Video Habib Idrus menawarkan dana hibah dari Arab Saudi pada 2025 merupakan konten manipulatif.

Hive Moderation menunjukkan, suara dari video tersebut dihasilkan oleh AI.

Tawaran dana hibah yang beredar di media sosial merupakan hoaks berulang. Tidak ada bantuan Rp 250 juta dari Yayasan Al-Baity atau Kedutaan Arab Saudi di Indonesia.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun media sosial resmi Bank Mandiri untuk memverifikasi kebenaran informasi undian berhadiah tersebut.

Namun, akun Instagram Bank Mandiri tidak mengunggah informasi tersebut.

Sebaliknya, Bank Mandiri mengimbau nasabah untuk mewaspadai link palsu yang meminta data perbankan.

Sebab, belakangan ini marak penipuan lewat SMS atau aplikasi perpesanan yang mengaku dari bank. Penipu mengirimkan link palsu yang ujung-ujungnya meminta data pribadi perbankan.

Nasabah diimbau untuk tetap tenang dan mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang diterima, apabila mendapatkan pesan mencurigakan.

"Ingat, bank tidak meminta data rahasia seperti nomor & masa berlaku kartu, CVV/CVC, OTP, PIN, atau Password melalui SMS, Chat App, email, atau link," demikian imbauan Bank Mandiri.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi undian berhadiah mengatasnamakan Bank Mandiri yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Akun media sosial resmi Bank Mandiri tidak mengunggah informasi undian seperti yang beredar. Nasabah justru diimbau untuk mewaspadai link palsu yang meminta data perbankan.