Artikel disadur dari Kompas.
Beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa penyakit cacar monyet atau Mpox telah teridentifikasi pada seorang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Papua.

Faktanya, klaim yang menyebut tidak benar. Dilansir dari Kompas, Kapolsek Abepura Kompol Komarul Huda memastikan kabar seorang pasien di RSUD Abepura terinfeksi Mpox adalah hoaks. Ia mengatakan, pihak rumah sakit mengkonfirmasi bahwa memang ada pasien yang menderita cacar air, namun pihak rumah sakit belum bisa memastikan apakah pasien tersebut mengidap penyakit Mpox. Pihak rumah sakit telah melakukan pengambilan sampel untuk diuji di Laboratorium Kesehatan RSUD Dok II Jayapura. Untuk foto yang viral tersebar di masyarakat adalah bukan pasien sebenarnya. Diduga foto tersebut sengaja dipajang guna menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, Huda juga memastikan bahwa di RSUD Abepura tidak ada petugas bernama “Angela Pagawak” seperti dalam narasi yang beredar. Pihak Kepolisian akan menelusuri dengan melakukan penyelidikan terhadap penyebar informasi yang tidak benar tersebut tentang pasien pengidap Mpox sedang di rawat di RSUD Abepura. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya dengan informasi belum jelas sumbernya atau tidak bisa dipastikan kebenarannya.

Klaim yang menyebut bahwa penyakit cacar monyet atau Mpox telah teridentifikasi pada seorang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Papua adala tidak benar. Narasi tersebut memuat keterangan sosok fiktif yang tidak bekerja di RSUD Abepura. Selain itu, pihak rumah sakit juga mengatakan bahwa pasien bersangkutan terinfeksi cacar air.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar gambar, lalu menggunakan metode reverse image search untuk menelusuri jejak digitalnya.

Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan ke video serupa di kanal YouTube ini, yang diunggah pada 7 Juli 2024.

Pada bagian kanan bawah video terera watermark KLING AI yang tertulis dalam aksara Mandarin.

KLING AI merupakan platform untuk membuat gambar dan video dengan metode AI generatif.

Lighthouse Journalism mengecek video serupa dengan Itisaar.ai, detektor AI yang dibuat bekerja sama dengan Institut Teknologi Jodhpur.

Video yang beredar terindikasi sebagai video manipulatif yang dibuat dengan AI.

Video pose duduk harimau mirip manusia merupakan konten manipulatif berbasis AI. Video AI dibuat dengan platform KLING AI.

Verifikasi Tempo menunjukkan potongan video Reza Rahadian yang menceritakan bagaimana mendapat rezeki sampingan dari situs judi Madura88 merupakan hasil suntingan.

Faktanya, video Reza Rahadian dan Pras Teguh tersebut berasal dari siniar (podcast) Warung Kopi (PWK) di akun Youtube HAS Creative yang dipublikasikan 28 Januari 2024, berjudul “Pwk - Dulu Dilempar Penghapus Sama Guru Sampe Memar, Kini Reza Rahadian Ingin Jadi Mendikbud!” 



Siniar itu merupakan bagian dari promosi film terbaru Reza Rahadian bersama Bunga Citra Lestari yang berjudul “Pasutri Gaje”. Film tersebut menceritakan kisah sepasang suami istri yang baru menikah dan bekerja sebagai pegawai negeri (PNS). Reza hadir di siniar itu mengenakan pakaian PNS seperti yang ia kenakan dalam filmnya.

Kepada Pras, Reza juga menceritakan kisah masa kecil, perjalanan karir hingga ketertarikannya dengan dunia politik, namun tidak ingin menjadi anggota legislatif. Sama sekali tidak ada perbincangan mengenai situs Madura88 dalam obrolan mereka.

Tim Cek Fakta Tempo memeriksa keaslian suara pada video menggunakan DeepFake-O-Meter, AltFreezing (2023) Detectors. Hasil analisis audio detection tools ini menunjukkan 66,5% suara di video adalah deepfake. 

Audio mereka diubah dari aslinya dengan menggunakan generated-AI audio.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa video Reza Rahadian mempromosi situs judi Madura88 adalah keliru. 

Video merupakan hasil rekayasa menggunakan generated-AI audio.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan postingan dengan narasi bahwa unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) pada 29 Agustus 2024 untuk menutup aplikasi Gojek dan Grab, sama dengan judul berita CNBC Indonesia yang terbit pada 31 Agustus 2024 berjudul “Demo Ojol Minta Tutup Aplikasi Gojek-Grab, Ini Respons Menkominfo”. 

Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan,  Koalisi Ojol Nasional (KON) mendesak untuk menutup Grab dan Gojek jika enam tuntutan pada pemerintah tidak ada progress dalam waktu satu minggu pasca mereka berunjuk rasa.  

Dalam laporan Tempo, enam tuntutan aksi unjuk rasa dari Koalisi Ojol Nasional (KON) yang dilakukan pada 29 Agustus 2024 yaitu : 

Menurut Muhammad Rahman, Divisi hukum Koalisi Ojol Nasional (KON) seperti dilansir CNBC Indonesia, driver ojol menggelar demo yang menuntut pemerintah mengatur tarif layanan antar barang dan makanan terhitung sudah satu minggu. Namun hingga Kamis, 5 September 2024, belum ada update lebih lanjut dari pihak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Mereka menyatakan akan menggelar Konferensi pers dan akan kembali turun aksi ke jalan jika belum ada jawaban dari Kominfo hingga pekan depan.

Menurut dia, aksi demo ojek online pada Kamis, 29 Agustus 2024 hanya fokus untuk meminta agar pemerintah menetapkan tarif minimum untuk layanan pengantaran, baik barang maupun makanan-minuman. Sebab tarif layanan kurir ojek online selama ini berpaku kepada Peraturan Menkominfo Nomor 12 tahun 2012 dimana penyelenggara layanan diberi hak untuk menentukan tarif sendiri. 

Sistem penetapan tarif layanan pos ini tidak memperlakukan pengemudi ojek online secara manusiawi lantaran perusahaan aplikasi bisa mempermainkan harga seenaknya tanpa mempertimbangkan mitra ojol.

Dikutip dari arsip berita Tempo, aksi demonstrasi komunitas ojek online (ojol) digelar di sejumlah lokasi seperti di Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat, dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan. 

Menurut Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia, aksi demonstrasi yang dilakukan komunitas ojek online merupakan aksi dalam rangka  menyampaikan aspirasi kepada perusahaan aplikasi dan Pemerintah.

Aksi itu juga menuntut status hukum ojek online yang masih ilegal. Pasalnya, sejauh ini ojol beroperasi tanpa adanya kedudukan hukum atau legal standing berupa undang-undang. Tidak adanya legal standing dinilai merugikan pengemudi ojol. Selain menuntut adanya legal standing, pengemudi ojol juga berdemo untuk menuntut beberapa hal. 

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, narasi aksi demonstrasi ojek online yang dilakukan 29 Agustus 2024 menuntut pemerintah menutup aplikasi Gojek dan Grab adalah sebagian benar. 

Konteks sebenarnya dari pemberitaan tersebut bahwa penutupan Gojek dan Grab adalah jika pemerintah tak kunjung mengabulkan enam tuntutan utama dari para pengemudi ojek online yang berunjuk rasa pada 29 Agustus.