Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa unggahan @tariborju tidak sesuai fakta. Melansir dari akun Instagram @Kemenag_Wonosobo, ditegaskan bahwa informasi adanya pernikahan sesama jenis di Wonosobo adalah TIDAK BENAR. Dua sosok pria yang terdapat di video tersebut merupakan bagian dari dua pasangan yang akan dinikahkan dengan masing-masing mempelai wanitanya.

“Sahabat Religi, jagat sosial media baik instagram atau tiktok dan facebook tengah ramai beredar konten video yang menarasikan PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI KABUPATEN WONOSOBO.
Atas video tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo memastikan bahwa konten tersebut adalah konten TIDAK BENAR, atau Hoax.
Sahabat Religi yukkk bijak bersosial media.” tegas Kemenag Wonosobo pada laman Instagramnya.

Sementara itu melansir dari akun YouTube Kemenag Jateng, Penghulu KUA Kecamatan Mojotengah, Ahmad Soleh selaku yang turut menghadiri acara pernikahan tersebut menyatakan jika TIDAK BENAR telah terjadi pernikahan sejenis di Wonosobo. Soleh menuturkan jika dirinya sudah melaksanakan tugas sebagai penghulu dalam pernikahan sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku.

“Jadi, pelaksanaan akad nikah yang dilakukan adalah benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, kemudian itu dilakukan dua kali, karena kakak beradik,” ujar Soleh.

Berdasar seluruh referensi, video unggahan oleh akun @tariborju perihal adanya pernikahan sesama jenis di Wonosobo adalah TIDAK BENAR dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Informasi tersebut TIDAK BENAR. Dua sosok pria yang berpakaian pengantin tersebut merupakan bagian dari dua pasangan yang akan dinikahkan dengan kedua mempelai wanita, hal tersebut telah diklarifikasi oleh Kemenag Wonosobo melalui akun media sosialnya.

Beredar sebuah klaim bahwa pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan bertujuan untuk memudahkan Cina Menguasai Indonesia.

Namun setelah dilakukan penelusuran klaim tersebut tidak benar.

Menyadur dari artikel Tempo faktanya, berdasarkan pemberitaan yang dapat diverifikasi, tidak ada rencana pembangunan pemukiman khusus untuk warga Cina di IKN. Menurut Kontan.co.id, Agung Sedayu Group adalah salah satu investor swasta dalam negeri yang berinvestasi dalam pengembangan IKN untuk membangun mall, hotel, dan perkantoran. Sementara itu, Agung Podomoro membangun permukiman di sekitar IKN, yaitu di Kota Samarinda dan Balikpapan, sebagaimana dilaporkan Kata Data. Di sisi lain, Liputan6.com melaporkan bahwa Lippo Group berinvestasi dengan membangun rumah sakit dan fasilitas pendidikan di IKN.

Meskipun narasi terkait tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina telah terbantahkan, pengembangan IKN tetap mendapat kritik dari masyarakat, termasuk mengenai dampak lingkungan, perizinan di bidang investasi, dan penanganan masyarakat terdampak.

Dengan demikian klaim tersebut tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Narasi yang beredar di media sosial mengenai sembilan tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina melalui IKN adalah klaim yang keliru. Klaim-klaim tersebut telah dibantah oleh informasi terverifikasi dari sumber-sumber yang kredibel. Meskipun pengembangan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, memicu kontroversi dan kritik, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Cina menggunakan proyek ini untuk mencaplok Indonesia.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube TVOne yang berjudul “143 dari 177 Negara Terima Palestina Sebagai Anggota Baru PBB | Kabar Pagi tvOne”.

Sebanyak 143 negara memberi suara mendukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina yang digelar Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (10/5). Resolusi tersebut nantinya akan memberikan "hak dan keistimewaan" baru kepada Palestina dan meminta Dewan Keamanan (DK) untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 PBB.

Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai Palestina menjadi keanggotaan PBB. Dalam laman resmi PBB, tidak terdapat negara Palestina dalam urutan negara keanggotaan PBB.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com dengan teknik reverse image search, gambar tersebut identik dengan unggahan di laman Pikiran Rakyat ini.

Artikel aslinya berjudul "Menag Yaqut Cholil Qoumas Diminta Turun dari Jabatannya, Buntut Ucapan Selamat Lebaran".

Berita itu membahas beberapa komentar warganet yang mengkritik pernyataan Yaqut saat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada 2022.

Beberapa warganet menyoroti perkataan Yaqut yang mengklaim dirinya memimpin organisasi dengan 7 juta anggota.

Sementara, narasi soal dana haji untuk pembangunan IKN sudah muncul sejak 2022.

Dikutip dari Kemenag.go.id, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin memastikan narasi itu hoaks. 

"Itu fitnah dan menyesatkan. Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu hoaks," kata Fauzin. 

Ia menuturkan, Menag tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan dana haji di luar keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag.

"Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji," ujar Fauzin.

Narasi soal permintaan Menag kepada masyarakat agar mengikhlaskan dana haji untuk pembangunan IKN adalah hoaks.

Informasi keliru itu telah muncul sejak 2022. Menag tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan dana haji di luar keperluan penyelenggaraan ibadah haji.