Berdasarkan penelusuran, surat permohonan tersebut adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Ia menegakan bahwa surat tersebut memakai alamat email yang tidak dimiliki Pemprov Kalbar, nomor handphone dan rekening yang juga tidak dimiliki olehnya.

“Kalau untuk pengamanan Pilkada kita menggunakan APBD. Saya sampaikan kepada masyarakat saya tidak pernah mentoleransi untuk kegiatan -kegiatan resmi pemerintah dengan minta bantuan pengusaha itu tidak pernah,” tegas Sutarmidji.

Melihat dari penjelasan tersebut, surat permohonan bantuan dana untuk pengamanan pelaksanaan pilkada Kalimantan Barat adalah tidak benar dan termasuk dalam Konten yang Konten Palsu/Fabricated Content.