Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut, surat tersebut diketahui adalah palsu. Melansir daro kompas.com, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tegas menyatakan jika pihaknya tidak pernah menerbitkan surat permohonan dana bantuan 2020, dan telah melabeli surat tersebut dengan hoaks.

“Tidak benar Gubernur meminta dana ini dan itu. Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini. Kepada masyarakat kami harapkan agar jangan terpengaruh oleh hoaks tersebut,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, seperti dikutip dalam rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa 10 November 2020.

Dengan demikian surat edaran permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan pilkada 2020 oleh Gubernur NTB adalah hoaks dan termasuk dalam kategori konten palsu.