GFD (Global Fact-Check Database)

(GFD-2026-32339) [SALAH] DPR Tolak RUU Perampasan Aset

Sumber: Facebook
Tanggal publish: 16/02/2026

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook “Edymulyadin” pada Rabu (11/2/2026) membagikan video [arsip] dengan narasi:

“FAKTA DIBALIK PENOLAKAN UU PERAMPASAN ASET TAK DI SETUJUI ANGGOTA DEWAN!!!

Iya DPR tak pernah mau mengesahkan RUU perampasan aset, karena terbukti bahwa DPR Korupsi sampai triliunan rupiah!!

Prabowo:mundur secara terhormat atau dibubarkan oleh seluruh rakyat Indonesia”

Unggahan disertai takarir:

“Ini faktanya!!!!!”

Per Senin (16/2/2026) konten tersebut telah mendapat lebih dari 1.700-an tanda suka, menuai 485 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 367 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “DPR tolak RUU Perampasan Aset” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah video pemberitaan, antara lain:

  • Berita dpr.go.id “Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya”, tayang Selasa (23/9/2025). Berita ini melaporkan bahwa dalam rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (23/9/2025), RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025-2026.

  • YouTube kompastv “RUU Perampasan Aset Mulai Dibahas di DPR RI, Ini Poin-Poinnya”, tayang Kamis (15/1/2026). Berita ini melaporkan bahwa Komisi III DPR RI mulai membedah progres penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Perampasan Aset pada Kamis (15/1/2026).

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “DPR tolak RUU Perampasan Aset”.

Kesimpulan

Faktanya, Komisi III DPR RI telah mulai membedah progres penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Perampasan Aset pada Januari 2026. Unggahan video berisi klaim “DPR tolak RUU Perampasan Aset” merupakan konten palsu (fabricated content).

Rujukan