Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan narasi yang menyebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjuk dirinya sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Joko Widodo Ditunjuk BRIN Jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera”
Namun, benarkah Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana?
(GFD-2025-30606) Cek fakta, Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera
Sumber:Tanggal publish: 08/12/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, bahwa Joko Widodo yang dimaksud bukan Presiden Jokowi, melainkan peneliti BRIN dengan nama yang sama.
Dikutip dari laman resmi BRIN, Joko Widodo (peneliti BRIN) merupakan ahli di bidang geografi, teknologi radar Synthetic Aperture Radar (SAR), dan sains lingkungan.
Ia memang ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Joko menjelaskan bahwa timnya mengaktifkan sejumlah unit reaksi cepat untuk merespons dampak bencana, mulai dari pemetaan berbasis satelit, penyediaan air bersih dan air siap minum, hingga mobilisasi tenaga kesehatan dan dukungan psikososial.
Selain itu, tim BRIN juga telah memetakan area banjir menggunakan data radar Sentinel-1, yang mampu menembus awan dan hujan. Peta hasil pemrosesan tersebut menunjukkan persebaran genangan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, dan telah diserahkan kepada pemerintah daerah, BNPB, dan komunitas geospasial.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Data ini sangat penting untuk memahami sebaran genangan terkini dan menentukan prioritas penanganan di lapangan,” ujar Joko Widodo (peneliti BRIN), dikutip dari ANTARA.
Dengan demikian, klaim bahwa mantan Presiden Jokowi ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana oleh BRIN adalah tidak benar. Ketua task force tersebut adalah peneliti BRIN bernama Joko Widodo, bukan Presiden ke-7 RI.
Klaim: Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, bahwa Joko Widodo yang dimaksud bukan Presiden Jokowi, melainkan peneliti BRIN dengan nama yang sama.
Dikutip dari laman resmi BRIN, Joko Widodo (peneliti BRIN) merupakan ahli di bidang geografi, teknologi radar Synthetic Aperture Radar (SAR), dan sains lingkungan.
Ia memang ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Joko menjelaskan bahwa timnya mengaktifkan sejumlah unit reaksi cepat untuk merespons dampak bencana, mulai dari pemetaan berbasis satelit, penyediaan air bersih dan air siap minum, hingga mobilisasi tenaga kesehatan dan dukungan psikososial.
Selain itu, tim BRIN juga telah memetakan area banjir menggunakan data radar Sentinel-1, yang mampu menembus awan dan hujan. Peta hasil pemrosesan tersebut menunjukkan persebaran genangan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, dan telah diserahkan kepada pemerintah daerah, BNPB, dan komunitas geospasial.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Data ini sangat penting untuk memahami sebaran genangan terkini dan menentukan prioritas penanganan di lapangan,” ujar Joko Widodo (peneliti BRIN), dikutip dari ANTARA.
Dengan demikian, klaim bahwa mantan Presiden Jokowi ditunjuk sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana oleh BRIN adalah tidak benar. Ketua task force tersebut adalah peneliti BRIN bernama Joko Widodo, bukan Presiden ke-7 RI.
Klaim: Presiden ke-7 Joko Widodo ditunjuk jadi Ketua Task Force Penanggulangan Bencana Sumatera
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.