Tempo memverifikasi klaim itu dengan pencarian gambar terbalik dan mewawancarai organisasi HAM di Papua. Hasilnya, unjuk rasa tersebut bentuk protes masyarakat Papua atas maraknya rasisme pada 2019.  

Menggunakan alat pencarian gambar terbalik Google Images, Tempo menemukan video dengan durasi lebih panjang diunggah oleh akun Tiktok Acel.bob. Pada detik ke-33, terdapat kesamaan pada pendemo berbaju biru muda dan berbaju putih garis hitam. Terdengar pula teriakan, “usir pendatang sekarang juga”.



Pada detik ke-2, terlihat warga membawa poster bertuliskan: “Stop Intimidasi dan Intoleransi Rasis”, “Stop Intimidasi dan Rasis Terhadap Orang Asli Papua”.

Dengan petunjuk tersebut, Tempo menggunakannya sebagai kata kunci pada mesin pencari Google. Hasil pencarian memunculkan beberapa foto dan video pendek lain yang identik diunggah oleh akun YouTube 90001 official dan Media Hukum Indonesia. Video tersebut dipublikasikan pada 19 Agustus 2019. 



Foto yang identik lainnya berukuran lebih besar, dipublikasikan oleh situs media Voice of America pada artikel  “Koalisi Masyarakat Sipil Minta Agar Kekerasan Rasis Tak Terulang”. Peristiwa itu merupakan unjuk rasa warga Manokwari, Papua yang memprotes insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16-17 Agustus 2019. 



Protes Antirasisme di Papua 2019

Dikutip dari buku Veronica Koman Gerakan West Papua Melawan (2019), unjuk rasa bernama Gerakan West Papua Melawan itu terjadi di 23 kota di Papua, 17 kota di Indonesia, dan 3 kota di luar negeri sejak 19 Agustus hingga 30 September 2019. 

Tiga tuntutan utama Gerakan Melawan adalah mengutuk rasisme, mengadili pelaku insiden rasisme di Jawa, dan menuntut hak menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan.

Pemicu Gerakan Melawan adalah persekusi rasis terhadap mahasiswa Papua di beberapa kota di Indonesia. Secara berurutan persekusi itu terjadi di Malang pada 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, serta di Semarang pada 18 Agustus 2019. 

Namun pemicu utamanya adalah insiden di Surabaya. Beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berulang kali meneriakkan kata “monyet” kepada para mahasiswa. Kata “monyet” belakangan direbut kembali oleh gerakan dan menjadi simbol resistensi Gerakan Melawan, serta masih banyak digunakan hingga hari ini. 

Pada tahun 2020, banyak orang Papua memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai Hari Anti-Rasisme Nasional.

Protes damai tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan di sejumlah titik. Menurut Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada 1 September 2019, masalah tersebut membesar karena pemerintah terlambat menangani insiden di Surabaya dan Malang. Padahal kejahatan itu terjadi di hadapan aparat hukum.  

Apalagi, Usman mengatakan permasalahan Papua tak hanya menyoal isu rasisme dan diskriminasi. Tanah Papua memiliki sejarah panjang dalam urusan konflik dengan pemerintah. Berbagai pelanggaran HAM hingga ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan otonomi khusus di sana, membuat permasalahan di Papua semakin rumit.

Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, mengatakan peristiwa yang terjadi di Papua tersebut tidak berdiri sendiri. Berdasarkan riset LIPI pada 2009, ada empat akar masalah di Papua yang seharusnya diselesaikan pemerintah. Empat masalah itu adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua.  

Narasi Usir Pendatang

Kalimat “usir pendatang sekarang juga” memang diteriakkan oleh pendemo tolak rasisme pada 19 Agustus 2019. Namun, Koordinator KontraS Papua, Sam Awom mengatakan, narasi tersebut bertujuan mengalihkan perhatian masyarakat dari situasi pelanggaran HAM yang marak terjadi di Papua. 

Selama ini, masyarakat Papua menghadapi perampasan hutan adat, kekerasan akibat investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan Intan Jaya, konflik agraria di Yahukimo, hingga operasi besar-besaran yang melibatkan pasukan TNI. 

Dampaknya, 103 ribu masyarakat adat terpaksa mengungsi dari tanahnya. Konten-konten yang memecah belah itu, dapat melemahkan fokus advokasi terkait isu lingkungan. “Potongan video tersebut mengakibatkan masalah utama di Tanah Papua menjadi bias,” ujar Sam kepada Tempo, Jumat, 28 November 2025.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa masyarakat Papua berdemo untuk mengusir pendatang termasuk orang Jawa adalah keliru. Video tersebut berasal dari protes damai warga Papua yang menolak rasisme sepanjang 2019.