Tempo memverifikasi unggahan itu dengan menelusuri dan mencocokkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, Presiden Prabowo memang pernah mewacanakan pusat pengobatan bagi warga Gaza di Pulau Galang, namun rencana ini belum mendapat persetujuan resmi dari Palestina.

Saat masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Prabowo mengarahkan kabinet menyiapkan bantuan medis untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Pernyataan itu dikutip kantor berita Antara. Rencana layanan medis ditempatkan di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Hasan mengatakan Pulau Galang dipilih karena fasilitas kesehatannya memadai. Pulau ini pernah menjadi lokasi pengungsian dan pusat penanganan pandemi COVID-19. Ia menambahkan bahwa rumah sakit dan fasilitas pendukung di pulau itu dapat dimanfaatkan untuk merawat korban luka, termasuk menampung keluarga yang mendampingi pasien.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, rencana evakuasi dan pemberian layanan medis bagi warga Gaza tersebut sudah disampaikan oleh Prabowo kepada negara-negara tetangga Palestina. Namun, belum ada kesepakatan dan persetujuan mereka karena masih tahap pembicaraan.

Seperti dilansir dari Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023 mencapai 61.430 orang dan 153.213 orang luka-luka.

Rencana Prabowo itu disambut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Hendri Kurniadi mengatakan dukungan ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan di Gaza. 

"Saat ini kami sedang menunggu petunjuk teknis dari kementerian,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Kritik Merelokasi Warga Gaza ke Pulau Galang 

Rencana merelokasi warga Gaza ke Pulau Galang untuk pengobatan menuai kritik luas. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena meminta pemerintah berhati-hati karena langkah itu bisa sejalan dengan skenario Israel dan pemerintahan Trump yang ingin mengosongkan Gaza dengan memindahkan jutaan warganya ke luar wilayah mereka.

Amnesty menegaskan bahwa setiap pemindahan warga Palestina tanpa kesukarelaan berpotensi menjadi kejahatan perang. Rencana ini dikhawatirkan memberi kesan mendukung pendudukan ilegal Israel. Indonesia perlu menolak setiap upaya yang memungkinkan pengosongan Gaza dan justru mendesakkan penghentian genosida serta apartheid Israel, gencatan senjata permanen, dan pembukaan jalur kemanusiaan untuk mengakhiri kelaparan akut.

Dosen Hubungan Internasional UMRAH Tanjungpinang Ady Muzwardi menilai rencana Presiden Prabowo sarat kepentingan politik dan berpotensi menjadi ajang pencitraan. Dari perspektif hubungan internasional, ia menilai kebijakan itu tidak memberi keuntungan berarti bagi Indonesia, baik ekonomi maupun pertahanan. Ia melihat langkah tersebut lebih menyerupai strategi politik luar negeri ala pemerintahan Sukarno dan Soeharto ketika ekonomi dalam negeri lesu.

Sejalan dengan Amnesty, Ady juga mengkhawatirkan adanya peran Israel dan Amerika Serikat dalam upaya pengosongan Gaza, yang mendapat dukungan Presiden AS Donald Trump.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Prabowo resmi menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang adalah klaim menyesatkan. Meski sempat ada wacana soal menampung warga Gaza, tapi wacana itu belum mendapat persetujuan Palestina. Kritik juga bergulir di tanah air.