Tempo memverifikasi video itu dengan pencarian gambar terbalik, alat deteksi konten AI, dan informasi dari situs kredibel. Pemeriksaan menunjukkan visual dalam konten tidak menggambarkan pengerahan militer ke Ambalat.

Gambar Prabowo mengenakan baret merah dan setelan biru. Foto itu sebenarnya diambil saat ia masih menjabat Menteri Pertahanan. Pada 30 April 2024, ia menghadiri upacara HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus di Cijantung, Jakarta Timur, sebagaimana diberitakan Tempo.



Foto Prabowo yang mengenakan jas abu-abu juga tidak terkait isu pengerahan militer. Gambar itu diambil saat ia berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025, identik dengan tayangan YouTube DPD RI. Dalam pidato yang transkrip lengkapnya dimuat Kompas.com, Prabowo memang menyinggung potensi perselisihan dengan Malaysia, namun ia menegaskan hubungan kedua negara tetap bersahabat.



Sementara itu, Foto Anwar Ibrahim yang ditempel dalam konten itu juga tidak berkaitan dengan sengketa Blok Ambalat. Gambar tersebut diambil saat ia menghadiri upacara peletakan karangan bunga di Taman Rizal, Manila, pada 2 Maret 2023, sebagaimana dipublikasikan Getty Images. Kegiatan itu bagian dari hubungan bilateral Malaysia dan Filipina, bukan terkait Indonesia.



Ketika visual gambar dipindai menggunakan Was It AI dan AI or NOT, hasilnya menunjukkan kemungkinan besar dibuat dengan akal imitasi (AI). Poster pertama menunjukan hasil  kemungkinan pelibatan AI mencapai 60 persen.



Sedangkan poster kedua menunjukkan kemungkinan 70 persen konten melibatkan AI.



Sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia

TNI Angkatan Laut memang pernah mengerahkan sejumlah kapal perang ke Blok, salah satunya melibatkan KRI Mandau-621, KRI Keris-624, dan KRI Hiu-634 pada Oktober 2025. Namun pengerahan itu bukan untuk memerangi Malaysia, melainkan untuk latihan.

Dalam artikel Tempo, Indonesia mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya dengan merujuk pada statusnya sebagai negara kepulauan berdasarkan hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Klaim ini diperkuat oleh peta historis, perjanjian, serta doktrin hukum yang mengakui karakter kepulauan Indonesia.

Di sisi lain, Malaysia menyatakan klaim atas sebagian Ambalat dengan merujuk pada peta unilateral tahun 1979 yang memasukkan wilayah tersebut dalam batas maritim versinya. Malaysia juga mengajukan dasar kedekatan geografis dengan pulau-pulau seperti Sipadan dan Ligitan, serta merujuk pada pernyataan diplomatik sebelumnya untuk mendukung klaimnya.

Ketegangan antara kedua negara mulai meningkat pada 1980-an hingga 1990-an, ditandai dengan intensifikasi patroli, aktivitas eksplorasi sumber daya, dan saling menyampaikan protes diplomatik. Indonesia menolak klaim Malaysia, menekankan dasar hukum dan geografis klaimnya, sementara pernyataan Malaysia mendapat perhatian dari kawasan. 

Pada 2003, Indonesia secara resmi menyampaikan nota protes terhadap klaim maritim Malaysia yang memasukkan blok Ambalat, yang dinilai tidak sejalan dengan UNCLOS dan prinsip kedaulatan negara kepulauan.

Ketegangan memuncak pada 2009 saat Malaysia mengumumkan rencana eksplorasi minyak dan gas di kawasan sengketa, yang kemudian direspons oleh Indonesia dengan memperketat patroli dan mempertegas klaimnya.

Walaupun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan, meliputi dialog bilateral hingga usulan kerja sama eksplorasi, belum ada penyelesaian final yang dicapai. Selama dekade 2010-an, sengketa ini tetap menjadi isu sensitif di kawasan, dengan kedua negara mempertahankan klaim kedaulatannya dan tetap membuka ruang dialog untuk solusi damai.

Baik Indonesia maupun Malaysia menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog dan mekanisme hukum berdasarkan UNCLOS.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa Indonesia mengerakhan pasukan ke Ambalat untuk memerangi Malaysia adalah klaim keliru.