GFD (Global Fact-Check Database)

(GFD-2025-30198) [SALAH] RUU KUHAP Disahkan, Aparat Boleh Tangkap Orang Tanpa Bukti

Sumber: facebook.com
Tanggal publish: 20/11/2025

KLARIFIKASI

Berita

Beredar video [arsip] dari akun Facebook “Ali Mutawar” pada Rabu (19/11/2025) berisi narasi:

“DPR Sahkan RUU KUHAP! 4P4R4T BOLEH T4NGK4P ORANG T4NP4 BUKTI!

SEMUA ORANG BISA DITANGKAP

DPR BARU SAJA MENGESAHKAN RUU KUHAP.

DALAM KUHAP YANG BARU, PENGAMAT MELIHAT ADA DUGAAN

“PASAL KARET” YANG BISA DISALAHGUNAKAN UNTUK MENAHAN

ORANG YANG BELUM TENTU BERSALAH.

SEMUA ORANG BISA DISADAP !”

Per Rabu (19/11/2025), konten tersebut sudah ditonton lebih dari 2.500 kali, menuai 351 tanda suka dan 472 komentar, serta dibagikan ulang 122 kali.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “DPR sahkan RUU KUHAP, Aparat boleh tangkap orang tanpa bukti” ke mesin pencarian Google.

Penelusuran teratas mengarah ke artikel di idntimes.com berjudul “Cek Fakta: KUHAP Baru Atur Polisi Bisa Diam-diam Menyadap?” yang tayang Selasa (18/11/2025). Artikel tersebut membantah berita hoaks tentang penyadapan dan pemblokiran, termasuk klaim bahwa aparat boleh menangkap orang tanpa bukti dan perintah penyidik.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “RUU-KUHAP 2025” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke draft RUU-KUHAP yang dimuat di laman jdih.mahkamahagung.go.id. Menurut Pasal 93 dan Pasal 99 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan, penahanan dan penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan persetujuan penyidik dan berdasarkan minimal 2 alat bukti.

Untuk diketahui, DPR RI telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11/2025). Dengan demikian, KUHAP baru mulai berlaku 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru.

Kesimpulan

Unggahan berisi klaim “RUU KUHAP disahkan, aparat boleh tangkap orang tanpa bukti” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Rujukan