Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan resmi dari Menteri HAM Natalius Pigai untuk menarik total pasukan TNI dari Papua.

Di sisi lain, narasi tersebut juga keliru karena menyebut Pigai sebagai Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM berbeda dengan Kementerian HAM pimpinan Pigai.

Komnas HAM adalah lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Pada Oktober 2025, Komnas HAM mengunjungi beberapa wilayah di Papua Tengah. Usai kunjungan, muncul rekomendasi agar pasukan TNI ditarik secara bertahap.

Sebagaimana diberitakan Jubi, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan bahwa rekomendasi ini berdasarkan harapan dari para pengungsi yang ditemui.

Para pengungsi sangat ingin kembali ke kampung halamannya, tetapi masih takut karena pos-pos keamanan non-organik yang dibentuk di beberapa titik pemeriksaan.

"Dalam pertemuan kemarin dengan masyarakat pengungsi di Ilaga, di Gome, mereka mengharapkan bahwa mereka ingin kembali," kata Anis, 16 Oktober 2025.

"Tetapi mereka meminta agar pasukan non-organik yang ada di beberapa titik-titik checkpoint di puncak diminta ditarik secara bertahap, secara terukur, sehingga masyarakat merasa aman untuk kembali ke kampung halamannya," tuturnya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Menteri HAM Natalius Pigai desak penarikan total pasukan TNI dari Papua adalah hoaks.

Pigai tidak pernah menyatakan hal tersebut. Narasi tersebut juga keliru karena menyebut Pigai sebagai Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM berbeda dengan Kementerian HAM.