tirto.id - Baru-baru ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak tepat.
ADVERTISEMENT
Menyusul pernyataan Purbaya, beredar di media sosial, sebuah klip video Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang disebut sedang marah membahas kerugian operasional mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), serta kereta cepat. Dalam video tersebut, narasi yang disisipkan menyebut Jokowi kesal karena beban utang moda transportasi itu tidak diakomodasi Kementerian Keuangan.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Video yang diunggah pada Minggu (19/10/2025) dan berdurasi 42 detik itu menampilkan Jokowi yang sedang berpidato. Dalam unggahan akun Facebook bernama "Naura Antik" (arsip), turut disisipkan narasi tambahan: “Pak Purbaya di-skak Jokowi, terlalu ikut campur urusan kereta cepat.”
#inline3 {margin:1.5em auto}
#inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;}
ins.adsbygoogle[data-ad-status="unfilled"] {
display: none !important;
}
Temukan lebih banyakdengan videoTirtoVideoTirtoIDvideoBuku Sejarah IndonesiaWawancara eksklusifKursus Pembuatan KontenRekomendasi Shampo GinsengAkses berita mendalam
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Adapun potongan pernyataan Jokowi dalam video tersebut berbunyi:
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
“Yang namanya MRT, LRT semuanya itu rugi, makanya harus ada PSO. APBD harus siap meng-cover biaya operasional. Saya berikan contoh MRT Jakarta itu setiap tahun keluar 800 miliar untuk menutup biaya MRT, betul Pak Heru. Hitungan saya kalau seluruh jalur sudah selesai kira-kira APBD harus keluar 4 triliun. Yang bapak-ibu harus tahu kalau tidak ada MRT-LRT itu kita kehilangan karena kemacetan 65 triliun.”
PERIKSA FAKTA Hoaks Video Jokowi Marah Soal Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat.
ADVERTISEMENT
Unggahan tersebut per Rabu (22/10/2025), mendapat lebih dari 14 ribu komentar, 12 ribu tanda suka, dan dibagikan sebanyak 597 kali. Video serupa juga muncul di TikTok melalui akun "navas0102".
Lantas, benarkah pernyataan klaim ini?
(GFD-2025-29717) Video Jokowi Menegur Purbaya Soal Utang Kereta Cepat, Benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 23/10/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tim Tirto menelusuri asal-usul video yang beredar tersebut. Melalui pencarian gambar terbalik (reverse image search) menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa potongan video itu merupakan duplikasi dari unggahan media massa. Cuplikan yang digunakan identik dengan video di kanal YouTube Okezone.
Sementara itu, video serupa diunggah pula oleh kanal Kompas.com. Berdasarkan video tersebut, konteks pernyataan Jokowi bukan terjadi pada 19 Oktober 2025 seperti klaim dalam unggahan, melainkan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 13 Agustus 2024.
Dalam forum itu, Jokowi menjelaskan besarnya pengeluaran untuk menutup biaya operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia tidak menampik, bahwa pada tahap awal, operasional moda transportasi publik memang belum menguntungkan secara ekonomi. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa kerugian akibat kemacetan jauh lebih besar dibanding beban subsidi transportasi publik.
Tidak ada pernyataan dalam video yang menyinggung Purbaya. Selain itu, pada saat pidato disampaikan, Purbaya bahkan belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Dalam potongan video itu, Jokowi justru menyebut nama Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi data operasional LRT-MRT di Jakarta. Heru diketahui menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta periode 16 Oktober 2022–18 Oktober 2024.
Sebagai tambahan konteks, hubungan antara Jokowi dan Purbaya yang disebut dalam unggahan sebenarnya merujuk pada isu berbeda, yakni soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan LRT-MRT.
Dalam kasus tersebut, Danantara sempat berencana merestrukturisasi utang proyek perusahaan pembuat kereta cepat, KCIC, melalui skema pembiayaan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya kemudian menyatakan menolak skema ini. Ia menilai lembaga pengelola kekayaan negara seharusnya mampu menyelesaikan masalah utangnya secara mandiri karena sebelumnya telah memperoleh penyertaan modal dari dividen yang tidak disetorkan ke negara.
Purbaya juga menegaskan agar utang yang timbul dari proyek BUMN tidak serta-merta dibebankan kepada APBN.
“Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Pasca penolakan itu, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai sikap Menkeu terhadap skema pembiayaan proyek Whoosh. Dalam kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi memilih tidak menanggapi langsung pertanyaan tersebut, seperti yang terlihat di video yang diunggah Kompas.
Sementara itu, video serupa diunggah pula oleh kanal Kompas.com. Berdasarkan video tersebut, konteks pernyataan Jokowi bukan terjadi pada 19 Oktober 2025 seperti klaim dalam unggahan, melainkan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 13 Agustus 2024.
Dalam forum itu, Jokowi menjelaskan besarnya pengeluaran untuk menutup biaya operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia tidak menampik, bahwa pada tahap awal, operasional moda transportasi publik memang belum menguntungkan secara ekonomi. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa kerugian akibat kemacetan jauh lebih besar dibanding beban subsidi transportasi publik.
Tidak ada pernyataan dalam video yang menyinggung Purbaya. Selain itu, pada saat pidato disampaikan, Purbaya bahkan belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Dalam potongan video itu, Jokowi justru menyebut nama Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi data operasional LRT-MRT di Jakarta. Heru diketahui menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta periode 16 Oktober 2022–18 Oktober 2024.
Sebagai tambahan konteks, hubungan antara Jokowi dan Purbaya yang disebut dalam unggahan sebenarnya merujuk pada isu berbeda, yakni soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukan LRT-MRT.
Dalam kasus tersebut, Danantara sempat berencana merestrukturisasi utang proyek perusahaan pembuat kereta cepat, KCIC, melalui skema pembiayaan pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya kemudian menyatakan menolak skema ini. Ia menilai lembaga pengelola kekayaan negara seharusnya mampu menyelesaikan masalah utangnya secara mandiri karena sebelumnya telah memperoleh penyertaan modal dari dividen yang tidak disetorkan ke negara.
Purbaya juga menegaskan agar utang yang timbul dari proyek BUMN tidak serta-merta dibebankan kepada APBN.
“Kalau ke APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu,” ujar Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Pasca penolakan itu, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai sikap Menkeu terhadap skema pembiayaan proyek Whoosh. Dalam kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi memilih tidak menanggapi langsung pertanyaan tersebut, seperti yang terlihat di video yang diunggah Kompas.
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Jokowi marah kepada Menteri Keuangan Purbaya terkait kerugian operasional LRT dan MRT adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).
Pernyataan Jokowi dalam video itu disampaikan pada Agustus 2024, jauh sebelum Purbaya menjabat Menkeu, dan tidak ada kaitannya dengan isu utang kereta cepat.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Pernyataan Jokowi dalam video itu disampaikan pada Agustus 2024, jauh sebelum Purbaya menjabat Menkeu, dan tidak ada kaitannya dengan isu utang kereta cepat.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://tirto.id/purbaya-soal-utang-kereta-cepat-jika-pakai-apbn-agak-lucu-hjw1
- https://www.facebook.com/reel/1112837177632690
- https://archive.ph/fc1Ny
- https://www.tiktok.com/@navas0102/video/7563101325748079890?q=navas0102%20jokowi&t=1761138673948
- https://www.youtube.com/watch?v=x81MMoW9CLk
- https://www.youtube.com/watch?v=pugeRdMsYEc
- https://tirto.id/prabowo-lantik-purbaya-jadi-menteri-keuangan-hhna
- https://www.youtube.com/watch?v=lt6Oww99ekk