(GFD-2025-29410) [HOAKS] Warga Turun ke Jalan, Protes Larangan Isi BBM bagi Penunggak Pajak Kendaraan

Sumber:
Tanggal publish: 02/10/2025

Berita

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan video yang diklaim menampilkan sejumlah warga turun ke jalan untuk memprotes kebijakan yang melarang penunggak pajak kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Video yang diklaim menampilkan sejumlah warga turun ke jalan memprotes larang mengisi BBM bagi penunggak pajak dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan video kerumunan orang memadati sebuah jalan dan diberi keterangan demikian:

Viral Suasana Kembali M3m4n4s!!Warga turun ke jalan melakukan 4ksi prote5 terkait atur4n pengisi4n BBM

Terutama bagi k3ndaraan yang p4j4nya m4ti. Rakyat dan rakyat lagi yang mend3rit4

Hasil Cek Fakta

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut kemudian menelusurinya menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video itu identik dengan unggahan akun TikTok Radio Mercury FM ini.

Keterangan dalam unggahan menyebut bahwa video itu adalah momen ketika pengemudi ojek online yang tergabung dalam Front Drive Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi demonstrasi di Surabaya pada 20 Mei 2025.

Saat itu, massa Frontal bergerak sejak pagi dari Bundaran Waru dan mendatangi sejumlah titik, seperti Kantor Dinas Perhubungan Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim, serta kantor aplikator Gojek di Jalan Ngagel.

Dikutip dari Kompas.com, massa yang tergabung dalam Frontal Jawa Timur menyuarakan lima tuntutan kepada stakeholder terkait dalam aksi tersebut yakni:

Kesimpulan

Video yang diklaim menampilkan sejumlah warga turun ke jalan memprotes larang mengisi BBM bagi penunggak pajak kendaraan merupakan kabar tidak benar.

Adapun video aslinya adalah momen ketika sejumlah pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di Surabaya pada 20 Mei 2025. 

Mereka menuntut pemerintah dan perusahaan ojek online membuat kebijakan yang berpihak pada mitra. 

Rujukan