SEBUAH video beredar di Instagram [arsip] dengan klaim politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik Sri Mulyani setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan.
Video itu terdiri dari dua frame, menampilkan Ahok yang sedang berbicara dan foto Sri Mulyani di bagian bawah. Dalam potongan ucapan itu, Ahok mengatakan Kemenkeu semestinya tidak memalak rakyat dalam mengelola APBN lewat berbagai jenis pajak.
Berikut pernyataan Ahok: Dia mengelola anggaran APBN ya sama, bukan malaki rakyat, pajak apa, kurang pajak apa, itu mah tugas kasir, Bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, enggak usah sekolah. Nenek gua juga bisa kalau begitu.
Namun, benarkah komentar Ahok itu menanggapi pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan?
(GFD-2025-29011) Menyesatkan: Video Ahok Kritik Kemenkeu Setelah Sri Mulyani Dicopot
Sumber:Tanggal publish: 12/09/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tempo menelusuri asal video dengan pencarian gambar terbalik. Hasilnya, pernyataan Ahok tersebut disampaikan sebelum Sri Mulyani dicopot sebagai Menteri Keuangan.
Video Ahok itu merupakan bagian dari konten siniar bertema keuangan di saluran YouTube Big Alpha pada 28 Agustus 2025. Adapun pergantian sejumlah menteri, termasuk Sri Mulyani, baru terjadi pada 8 September 2025.
Dalam siniar tersebut, Ahok menyebut pengelolaan negara seharusnya seperti mengoperasikan perusahaan yang baik, termasuk dalam hal keuangan. Ia menekankan efisiensi APBN tidak bisa dilakukan dengan mengurangi efektivitas atau pendapatan di masa depan.
Menurut Ahok, dalam terminologi kepemimpinan perusahaan, yang perlu dilakukan adalah optimalisasi anggaran. Dengan begitu, pola pikir yang muncul tidak terus-menerus menambah pajak, melainkan meningkatkan nilai atau hasil dari optimalisasi.
Berikut penggalan pernyataan Ahok selengkapnya:
Dia (harusnya) jalanin negara tuh kayak perusahaan. Tapi perusahaan yang baik hati. Karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, stakeholder, juga supplier. Nah, itu dasar yang harus kita pakai.
Dia mengelola anggaran APBN ya sama, bukan malakin rakyat, pajak apa, kurang pajak apa, itu mah tugas kasir, Bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, enggak usah sekolah. Nenek gua juga bisa kalau begitu.
Reshuffle Kabinet
Melansir Tempo, Presiden Prabowo mengangkat dua wakil menteri dan empat menteri baru, serta membentuk Kementerian Umrah dan Haji.
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 itu menggeser posisi Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pejabat baru yang diangkat adalah Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Sebelumnya, laporan investigasi Tempo menyebut Sri Mulyani telah menyampaikan keinginan mundur dari jabatan Menkeu kepada Prabowo setelah rumahnya dijarah massa tak dikenal pada 31 Agustus 2025.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Sri Mulyani tidak berhenti karena mengundurkan diri maupun dicopot. Ia menyebut keputusan itu berasal dari Prabowo berdasarkan tinjauan dan pertimbangan berkala.
“Ya bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Pak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Prasetyo usai pelantikan.
Video Ahok itu merupakan bagian dari konten siniar bertema keuangan di saluran YouTube Big Alpha pada 28 Agustus 2025. Adapun pergantian sejumlah menteri, termasuk Sri Mulyani, baru terjadi pada 8 September 2025.
Dalam siniar tersebut, Ahok menyebut pengelolaan negara seharusnya seperti mengoperasikan perusahaan yang baik, termasuk dalam hal keuangan. Ia menekankan efisiensi APBN tidak bisa dilakukan dengan mengurangi efektivitas atau pendapatan di masa depan.
Menurut Ahok, dalam terminologi kepemimpinan perusahaan, yang perlu dilakukan adalah optimalisasi anggaran. Dengan begitu, pola pikir yang muncul tidak terus-menerus menambah pajak, melainkan meningkatkan nilai atau hasil dari optimalisasi.
Berikut penggalan pernyataan Ahok selengkapnya:
Dia (harusnya) jalanin negara tuh kayak perusahaan. Tapi perusahaan yang baik hati. Karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, stakeholder, juga supplier. Nah, itu dasar yang harus kita pakai.
Dia mengelola anggaran APBN ya sama, bukan malakin rakyat, pajak apa, kurang pajak apa, itu mah tugas kasir, Bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, enggak usah sekolah. Nenek gua juga bisa kalau begitu.
Reshuffle Kabinet
Melansir Tempo, Presiden Prabowo mengangkat dua wakil menteri dan empat menteri baru, serta membentuk Kementerian Umrah dan Haji.
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 itu menggeser posisi Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pejabat baru yang diangkat adalah Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Sebelumnya, laporan investigasi Tempo menyebut Sri Mulyani telah menyampaikan keinginan mundur dari jabatan Menkeu kepada Prabowo setelah rumahnya dijarah massa tak dikenal pada 31 Agustus 2025.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Sri Mulyani tidak berhenti karena mengundurkan diri maupun dicopot. Ia menyebut keputusan itu berasal dari Prabowo berdasarkan tinjauan dan pertimbangan berkala.
“Ya bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Pak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Prasetyo usai pelantikan.
Kesimpulan
Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan Ahok mengkritik Kementerian Keuangan setelah pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan adalah klaim menyesatkan. Video itu telah diunggah di internet sebelum reshuffle yang melengserkan Sri Mulyani.