Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan penjelasan Kemensos terkait pendaftaran untuk bantuan sosial.
Penjelasan tersebut terdapat pada rilis resmi yang diunggah laman Kemensos.go.id sejak tahun 2022 lalu. Berikut isi rilis resminya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya."
Di sisi lain, pendaftaran untuk menjadi penerima bansos memang bisa dilakukan secara online dengan cara sebagai berikut:
"1. Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari App Store (untuk pengguna iOS) atau Play Store (untuk pengguna Android).
2. Buat akun baru dengan mengisi informasi pribadi, alamat, dan nomor kontak yang aktif.
3. Setelah berhasil masuk, pilih menu "Daftar Usulan" pada halaman utama aplikasi.
4. Klik "Tambah Usulan" untuk memulai proses pendaftaran.
5. Isi data diri Anda serta data anggota keluarga dengan lengkap dan akurat.
6. Pilih jenis bantuan PKH yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
7. Setelah semua data terisi, kirimkan pendaftaran Anda. Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan."
Di sisi lain postingan itu juga mengarah pada website yang bukan website resmi Kemensos. Bahkan website itu meminta kita memasukkan data pribadi seperti nama lengkap hingga nomor Telegram.
Ini merupakan indikasi penipuan atau pencurian data. Selain itu mengisi data pribadi pada website yang tidak jelas bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.
Terkait bansos go digital juga bukan program mendapatkan bansos Rp 1,5 juta melalui pendaftaran digital. Kemensos menjelaskan ini merupakan rencana pengembangan infrastruktur digital publik terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Digitalisasi ini dinilai penting untuk memperoleh data yang akurat sehingga bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

Postingan tautan pendaftaran Bansos Go Digital sebesar Rp 1,5 juta adalah hoaks.