Tempo memverifikasi video yang beredar menggunakan pengamatan langsung, penelusuran Google Street View dan membandingkan narasinya dengan informasi dari sumber kredibel.



Video yang beredar memperlihatkan kotak putih dan kuning bertuliskan “SENEN.” Penelusuran lewat Google Street View, menunjukkan lokasi itu berada di simpang lima Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Menurut iNews.id, prajurit TNI datang ke simpang lima Senen lalu berjalan menuju Mako Brimob Kwitang pada Jumat, 29 Agustus 2025. Saat itu warga dan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di depan Mako Brimob memprotes kebrutalan polisi yang sehari sebelumnya melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojol, hingga tewas.

Tempo mencatat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Polri dan TNI bekerja sama menjaga keamanan di tengah demonstrasi di berbagai daerah.

Curi Panggung Ala TNI 

Tempo edisi 30 Agustus 2025 menyoroti cara TNI mencuri simpati di tengah merosotnya popularitas polisi. Pada 29 Agustus, puluhan marinir berjaga di depan Mako Brimob Kwitang sejak pukul 10.00 WIB. Mereka membawa air mineral untuk dibagikan kepada demonstran yang mengepung markas Brimob

TNI juga melakukan langkah-langkah yang menarik perhatian massa: hadir di titik-titik demonstrasi lain seperti Jalan Sudirman, membeli kopi untuk demonstran, hingga mempertemukan massa dengan petinggi Brimob di Kwitang.

Namun sebagian demonstran menolak. Mereka berteriak agar TNI kembali ke barak. “Sama saja, sama saja (dengan polisi). Kembali ke barak!” teriak massa yang diabaikan para prajurit.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal (Marinir) Freddy Ardianzah menyatakan pengerahan personel di Jakarta berada di bawah kendali langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia menegaskan TNI hanya membantu Polri menjaga keamanan sesuai Undang-Undang TNI.

Co-Founder ISESS Khairul Fahmi menilai Jakarta saat itu belum membutuhkan kehadiran TNI. Menurut dia, alih-alih menjaga ketertiban, TNI berusaha menjaga legitimasi negara di tengah runtuhnya kepercayaan publik pada polisi.

Peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, Made Supriatma, menambahkan TNI memanfaatkan situasi ini untuk mendulang simpati masyarakat.

Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama menyebut perintah Presiden Prabowo agar TNI-Polri mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis menunjukkan ketidaksensitifan terhadap situasi. Instruksi itu, kata dia, mengabaikan akar masalah: ketidakpuasan dan merosotnya kepercayaan publik pada pemerintah.

“Presiden seharusnya mengevaluasi tindakan aparat keamanan dalam mengawal aksi demonstrasi, bukan justru menyalahkan demonstran,” ujar Rizky, dikutip dari Hukum Online.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan TNI secara resmi mengambil fungsi Polri dalam mengamankan demonstrasi adalah klaim yang menyesatkan.

Tak ada instruksi dari Prabowo untuk menggantikan polisi dengan TNI dalam menangani demonstrasi. TNI datang ke lokasi demonstrasi bukan untuk menggantikan polisi secara resmi.