Tempo memverifikasi imbauan itu dengan mewawancarai pakar ekonomi. Hasilnya, ajakan menarik uang dari bank justru berisiko memicu masalah ekonomi yang lebih besar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan dampak serius jika tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri berhenti mengirimkan uang ke Tanah Air. Kondisi itu akan menekan pasokan dolar AS di dalam negeri sehingga rupiah kian tertekan. “Kalau itu terjadi, devisa kita tidak bertambah,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu, 31 Agustus 2025.

Esther menyebut pelemahan rupiah yang berlanjut bisa menyeret ekonomi menuju krisis seperti 1998. “Ini tanda-tandanya sudah ke sana. IHSG anjlok, kurs rupiah terhadap dolar terdepresiasi jadi Rp16.500-an sekarang,” kata dia.

Laporan PBB mencatat sektor perbankan Indonesia pernah ambruk pada krisis keuangan Asia 1997-1998. Pemerintah kala itu mengucurkan dana talangan besar dengan biaya fiskal jangka panjang. Krisis diperparah oleh kerentanan struktural, termasuk liberalisasi keuangan yang cepat tanpa pengawasan ketat, tata kelola lemah, konsentrasi kepemilikan bank, dan jaminan implisit pemerintah. Respons awal pemerintah dan lembaga internasional seperti IMF pun keliru sehingga krisis makin dalam dan mahal.

Esther menilai narasi menarik uang di ATM berbahaya karena bisa memicu kepanikan massal (bank run) yang berujung pada keruntuhan sistem keuangan. “Seharusnya ini jangan dilakukan,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar menyentuh rakyat. “Kebijakan yang konkret dan ekspansif, bukan kontraktif, karena ekonomi sedang terkontraksi.”

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo, mengatakan bank run dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. “Dampak lanjutannya bisa mengarah pada krisis nilai tukar hingga krisis perbankan jika likuiditas tidak terjaga,” ujarnya lewat pesan tertulis.

Jika bank gagal menjaga likuiditas, kata Rossanto, akan muncul ketidakcocokan antara aset dan kewajiban kepada nasabah. Jika berlarut, pemerintah bisa terpaksa melakukan bailout bernilai besar. “Perbankan dikatakan krisis bila otoritas seperti OJK atau LPS menutup bank,” katanya.

Lebih jauh, bank run dapat memicu pelarian modal dan mengikis kepercayaan investor terhadap ekonomi domestik. Jika ditambah instabilitas politik dan keamanan, krisis akan sulit diatasi. “Bank run adalah pembuka semua risiko kegagalan sistem moneter dan perbankan dari masalah stabilitas ekonomi makro,” tutur Rossanto.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengajak masyarakat ramai-ramai menarik uang dan bank maupun tidak mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia adalah menyesatkan.