Gus Dur memang pernah mengeluarkan dekrit presiden, yang salah satu isinya menyebut pembekuan MPR dan DPR. Namun, dekrit itu dinyatakan batal.

Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, hubungan Gus Dur dengan MPR dan DPR kerap memanas. Ini disebut karena gaya kepemimpinan Gus Dur yang kontroversial.

Panitia Khusus DPR pernah melaporkan Gus Dur atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dollar AS.

Ia juga disebut memakai dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS.

Gus Dur akhirnya dianggap melanggar Pasal 9 UUD 19455 megenai sumpah jabatan dan Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.

Sehingga, MPR menjadwalkan Sidang Istimewa untuk melengserkan presiden.

Karena Gus Dur tidak menghendaki Sidang Istimewa MPR, ia mengeluarkan dekrit di Istana Merdeka, Jakarta pada 23 Juli 2001 pukul 01.30 WIB, beberapa jam sebelum sidang.

Dalam Dekrit Presiden 23 Juli 2001, Gus Dur menunjukkan bahwa ia tidak mengakui pelanggaran yang dituduhkan MPR. Ia juga menolak Sidang Istimewa MPR

Terdapat tiga poin dalam dekrit tersebut, yaitu:

Namun, dekrit tersebut dinyatakan tidak berlaku setelah MPR menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin oleh Amien Rais. Sidang tersebut juga menyepakati pemakzulan Gus Dur. 

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim MPR dan DPR pernah dibubarkan pada masa Gus Dur perlu diluruskan.

Gus Dur memang pernah mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001, yang salah satu isinya menyebut pembekuan MPR dan DPR.

Namun, dekrit tersebut dinyatakan tidak berlaku setelah MPR menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin oleh Amien Rais. Gus Dur berakhir dimakzulkan oleh MPR.