“SURAT KEPUTUSAN HASIL RAPAT BERSAMA
Nomor: 002.012/…/24
Perihal: Penyampaian perlunya kehadiran
Kepada Yth
Ketua Kelompok Tani Karya Makmur
Ditempat
Berdasarkan hasil keputusan rapat bersama kementerian keuangan dengan PT MATAHARI SURYA VALENTINE pada hari senin, tanggal 27 Mei 2024, bahwa … pembayaran atas pembayaran ganti rugi lahan IKN yang dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal … maka bersama ini:
Pelaksanaan pembayaran ganti rugi lahan IKN akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni 2024
…
Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasama saudara kami ucapkan Terimakasih”
(GFD-2024-20582) [PENIPUAN] Surat Hasil Rapat Mengatasnamakan Bappenas
Sumber: Flyer.comTanggal publish: 19/06/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Beredar surat hasil keputusan terkait ganti rugi lahan IKN menggunakan kop surat Kemenkeu yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2024. Dalam surat tersebut tertulis pembayaran ganti rugi akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2024 dan terdapat beberapa nama penerima kompensasi tersebut.
Terkait hal tersebut, Bappenas memberikan bantahan melalui akun Instagram resminya bahwa surat terkait ganti rugi lahan IKN yang mengatasnamakan Sesmen PPN/Sestama Bappenas adalah tidak benar. Pihak Bappenas menegaskan surat yang dikeluarkan selalu menggunakan kop surat dan cap dinas Kementerian PPN/Bappenas.
Sementara itu dilansir dari tirto, pemberian ganti rugi kepada masyarakat atas 2068 bidang tanah bermasalah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menurut Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri ATR/BPN akan segera dibayarkan namun belum diketahui kapan pembayaran dilakukan.
Terkait hal tersebut, Bappenas memberikan bantahan melalui akun Instagram resminya bahwa surat terkait ganti rugi lahan IKN yang mengatasnamakan Sesmen PPN/Sestama Bappenas adalah tidak benar. Pihak Bappenas menegaskan surat yang dikeluarkan selalu menggunakan kop surat dan cap dinas Kementerian PPN/Bappenas.
Sementara itu dilansir dari tirto, pemberian ganti rugi kepada masyarakat atas 2068 bidang tanah bermasalah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menurut Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri ATR/BPN akan segera dibayarkan namun belum diketahui kapan pembayaran dilakukan.
Kesimpulan
Bappenas menegaskan surat yang beredar adalah tidak benar. Surat yang dikeluarkan Bappenas selalu menggunakan kop surat dan cap dinas Kementerian PPN/Bappenas