Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Palu, Yohan Wahyudi menegaskan pihaknya menginformasikan secara resmi bahwa format surat tersebut bukanlah format surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemkot Palu.

Oleh karena itu, ujar Yohan, pihaknya mengimbau kepada warga Kota Palu untuk tidak mengisi format surat tersebut, serta jangan bersedia jika diminta untuk membayar sejumlah uang sesuai yang tertera dalam surat.

“Jangan. Itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hak-hak warga korban bencana alam di Kota Palu,” ungkapnya.

Bahkan, Yohan meminta kepada warga Kota Palu, jika menemukan oknum penyebar surat itu di lingkungan masyarakat, segera melaporkan identitas oknum kepada lurah atau satuan tugas K5 di masing-masing kelurahan.

“Hal itu untuk mencegah semakin maraknya peredaran format surat keterangan tersebut,” jelasnya.

Berikut isi himbauan Pemkot Palu kepada awak media:

[…] Sehubungan dengan ditemukannya format Surat Keterangan (seperti yang terlihat pada foto) di beberapa shelter pengungsian, di wilayah yang terdampak Bencana di Kota Palu. Maka bersama ini diinformasikan secara resmi. Format surat Keterangan yang beredar tersebut, adalah bukan format Surat Keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu.

Olehnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hak-hak warga korban bencana alam di kota palu, maka masyarakat diminta untuk tidak mengisi Format Surat Keterangan tersebut.

Selanjutnya, untuk mencegah semakin maraknya peredaran format surat keterangan tersebut, dimohon kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Jika menemukan atau mengetahui oknum-oknum yang dengan sengaja mengedarkan atau menyebarkan Format Surat Keterangan tersebut ditengah-tengah Masyarakat, diharapkan untuk segera melaporkan identitas oknum tersebut kepada Lurah atau Satgas K-5 Kelurahan setempat. […]