Sebelumnya, melansir dari republika.co.id (Rabu, 24/04/2019), Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengatakan uang setoran haji yang dikelola BPKH masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk saat ini BPKH belum memiliki kemampuan membiayai 10 ribu kuota haji tambahan. Ia menyarankan, yang seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan haji kuota tambahan adalah negara melalui APBN.
Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Anggito sendiri. Menurut rilis dari Divisi Komunikasi dan Humas BPKH, dana haji yang dikelola oleh BPKH hingga April tahun ini mencapai Rp 115 triliun. Dengan kata lain, ada peningkatan sebesar sebesar Rp 10 triliun dalam setahun. Anggito Abimanyu menyatakan tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut, keuangan BPKH "menipis."
"Dana BPKH berkecukupan dan aman. Lebih penting lagi untuk diketahui tidak ada satu rupiah pun dana haji digunakan langsung untuk kepentingan pembangunan infrastruktur," ujar Anggito dalam rilis Divisi Komisi dan Humas BPKH, Rabu (24/4/2019).
Sementara itu, untuk penambahan kuota sebanyak 10 ribu jemah haji, BPKH mendukung pembiayaan efisien pengadaan Saudi Arabia Riyal (SAR) senilai Rp65 miliar dan optimalisasi nilai manfaat Rp55 miliar. Dari total kebutuhan biaya Rp353,7 miliar, BPKH akan memberikan kontribusi Rp120 miliar, sebesar Rp50 miliar dari efisien operasional oleh Kemenag, dan Rp183,7 miliar dari APBN.