Sebuah artikel dari media luar negeri, HAARETZ, mengabarkan sebuah informasi yang cukup mengejutkan. Pasalnya, dalam ulasan artikel yang berjudul, "Indonesia Commits to Establishing Diplomatic Ties With Israel for First Time in History" disebutkan bahwa Indonesia akhirnya berkomitmen membangun hubungan diplomatik dengan Israel dalam rangka keperluan untuk bergabung pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Setiap negara yang ingin bergabung menjadi anggota OECD, harus mendapatkan persetujuan dari negara-negara lain yang telah menjadi anggota sebelumnya, salah satunya adalah Israel.

Akun X bernama @HaveAniesDay, kemudian membagikan ulang ulasan tersebut, yang akhirnya mengundang beragam respon dari pengguna X di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya kontra terhadap komitmen Indonesia yang selama ini mengecam Israel, terutama atas penyerangan yang dilakukan terhadap Palestina. Lalu apakah benar bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel demi bergabung pada OECD?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai hal ini, ditemukan penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, yang menyatakan bahwa klaim tersebut mengandung kekeliruan. Melansir dari artikel Liputan6.com, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal, merespon dalam pernyataan tertulisnya bahwa, "hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini," ucapnya.

Informasi mengenai Indonesia yang dikabarkan membangun hubungan dengan Israel, berasal dari Sekretaris OECD, Mathias Cormann. Hal tersebut disebabkan adanya rencana dari Indonesia untuk bergabung menjadi anggota OECD. Yang mana aturannya adalah, setiap negara yang ingin bergabung menjadi anggota OECD, harus meminta persetujuan / rekomendasi dari negara-negara anggota lama, salah satunya adalah Israel.

Lalu juga menyatakan bahwa terkait dengan proses keanggotaan Indonesia untuk OECD akan memakan waktu yang cukup panjang. Setiap negara memerlukan waktu yang berbeda-beda, ada yang memakan waktu 3 tahun, ada juga yang memakan waktu sampai 5 tahun.

"Roadmap keanggotaan menurut rencana akan di adopsi bulan Mei depan dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," ucap Lalu Muhammad Iqbal.

Lalu juga kembali menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina.

Jadi dapat disimpulkan, klaim pada artikel yang menyebutkan Indonesia berkomitmen membangun hubungan diplomatik dengan Israel demi bergabung menjadi anggota OECD, merupakan klaim yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, informasi tersebut beredar akibat adanya judul clickbait. Pernyataan tentang Indonesia membangun hubungan dengan Israel, dikeluarkan oleh Sekretaris OECD, bukan pernyataan resmi dari pemerintahan. Juru Bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, dengan tegas menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini. Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina.