Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa konten dan klaim tersebut pernah diajukan sebagai alat bukti pada sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Konten tersebut kemudian beredar kembali pada Desember 2023.
Tempo mendapatkan petunjuk bahwa video serupa pernah diunggah salah satu akun di YouTube pada 3 April 2019. Video itu memperlihatkan suasana persidangan di Mahkamah Konstitusi yang membawa dugaan kecurangan Pemilu 2019, salah satunya dugaan manipulasi Kartu Keluarga di Kota Bogor. 
Dikutip dari CNBC Indonesia, kasus dugaan manipulasi kartu keluarga di Kota Bogor ini, pernah diajukan sebagai alat bukti dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.  
Dalam sidang itu, Saksi Pemohon, Agus Maksum menyatakan bahwa timnya menemukan kartu keluarga (KK) manipulatif yang berasal dari 4 Kabupaten. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah nama yang ada di dalam KK manipulatif tersebut menggunakan hak suaranya atau tidak.
Saksi penggugat Agus menyebut ada 1.355 anggota keluarga dengan alamatnya berbeda-beda dari total 117.333 ribu KK yang tersebar di empat wilayah dan salah satunya di Kota Bogor, selain Majalengka, Magelang, dan Banyuwangi
Dikutip dari Beritasatu.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor membantah data manipulasi kartu keluarga (KK) di Kota Bogor yang disampaikan Agus Maksum. Dalam persidangan, KPU menyebut data yang disampaikan kemungkinan merupakan data lama.
Saat itu Samsudin menjelaskan bahwa semua data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diperbaiki di tingkat KPUD Kota Bogor sebelum proses pemilu. Proses pemutakhiran data pemilu dilakukan secara berjenjang. Ia pun memastikan setiap data yang mengalami kekeliruan sudah diperbaiki sebelum pelaksanaan pemilu.
Namun, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHPU Presiden 2019) yang dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi). Demikian bunyi amar putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis (27/6/2019) di MK.
Dilansir Bogordaily.net, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, bahkan membantah video soal temuan manipulasi kartu keluarga itu sebagai video yang terjadi mendekati Pemilu 2024. Sebab, video itu merupakan video lama yang beredar saat Pilpres 2019.
Ia mengimbau seluruh masyarakat Kota Bogor untuk tidak secara langsung mempercayai berita yang beredar di konten media sosial sebelum diverifikasi. Dalam konteks Pilpres 2024, ia memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh tiap KPU Kabupaten/Kota. Ia meyakini, sangat tidak mungkin ada data tercecer yang menyebabkan ada 1 KK berisi ribuan anggota keluarga.

Video berdurasi 1 menit 23 detik yang memperlihatkan sebuah rapat sebagai bukti manipulasi data kepala keluarga menjelang Pemilu 2024 di Kota Bogor adalahkeliru. 
Hasil pemeriksaan fakta Tempo, video itu merupakan video lawas yang pernah beredar pada April 2019 dan tidak terkait dengan Pemilu 2024. 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, telah membantahnya, karena video itu merupakan video lama yang beredar saat Pilpres 2019.