Menurut Peneliti Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi, pencurian data tidak hanya bisa diselesaikan dengan meningkatkan keamanan digital tapi terkait dengan pemenuhan perlindungan data pribadi. Perusahaan, kata dia, harus mematuhi dengan aturan perlindungan data mulai dari kewajiban penyedia data sampai dengan hilirnya yakni penggunaan hingga retensi data.
Indonesia sendiri baru memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukum perlindungan data pribadi di internet. 
Rendahnya perlindungan data pribadi dapat menyebabkan risiko kebocoran data yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain. Menurut kajian Novi Kurnia dalam The Conversation Indonesia, UU PDP dapat menjadi solusi mencegah kebocoran data pribadi. Namun sebelum regulasi diimplementasikan, masyarakat dapat memperhatikan aspek keamanan digital seperti memperkuat password, Sandi keamanan pun harus diperbaharui secara berkala, dan dibuat berbeda untuk setiap aplikasi atau platform. Selain itu, kode sementara termasuk One Time Password (OTP) harus selalu dirahasiakan dari orang lain.
Terkait keamanan data, dilansir Tempo.co, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mendeteksi 207 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023.
“Pada bulan Februari 2023 dalam Annual Report 2022, insiden kebocoran data meliputi data breach (kebocoran data) hingga social engineering (rekayasa sosial)” kata Ariandi Putra, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dilansir Kata Data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021.
Dilansi Detik.com, aktivitas  jual beli online paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Jual belionline menempati peringkat 1 dengan 53.793 insiden dan menguasai 45,87% laporan dari keseluruhan laporan yang diikuti oleh scamming pada peringkat 3 dengan 12.472 insiden atau 10,63%.
Krisna Gupta, peneliti perdagangan dari Center for Indonesian Policy Studies kepada Tempo mengatakan perlu kajian untuk mengetahui dampak Solo Technopark. “Apakah ada usaha yg merasa dibantu? Apakah lulusannya pada kerja distartup? Bagaimana kurikulumnya?” kata Krisna.
Namun dengan adanya idecyber securitytentu merupakan terobosan dan perlu ditindaklanjuti dampaknya terhadap isu keamanan data.
Dilansir laman Solo Technopark, pada tanggal 10 Agustus 2022, Badan Siber dan Sandi Negara menyelenggarakan pelatihan dengan tajuk "Born to Defense" secara luring di Cyber Security Hub yang ada di Solo Technopark. 
Penelitian “ Evaluation of education and training programs in Solo Technopark Central Java in Indonesia ” yang diterbitkan Jurnal REiD (Research and Evaluation in Education) UNY disebutkan Solo Technopark sudah cukup berhasil dalam proses pembelajaran dan  para peserta didik cukup puas dengan sistem pendidikan di Solo Technopark.
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis ataue-commercedi rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi.

Hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Gibran Rakabuming yang mengatakan masalah pencurian data harus dikuatkancybersecurity dancyber defense, adalahsebagian benar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Aktivitas jual belionline merupakan yang paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Hal ini ditengarai karena lemahnya keamanan digital.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia