Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan bahwa masalah utama Papua, bukanlah soal kekerasan namun karena tidak ada keadilan. Menurut Anies, ada tiga pandangan terkait isu Papua yakni terorisme, separatisme, kriminal.
“Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta juga ada. Ada 3 pandangan soal Papua. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal.
(GFD-2023-14408) Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Hasil Cek Fakta
Menurut Zuhairan Yunmi Yunan, Dosen Ekonomi dan peneliti untuk isu korupsi dan Good Governance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kasus kekerasan di Papua justru paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Selama ini konflik di Papua direspons sebagai bagian terorisme, padahal hal itu merupakan pembelokan atas isu Papua yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM, bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan.
Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.
Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.
Beranda
Cek Fakta
Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Selasa, 12 Desember 2023 20:57 WIB
Bagikan image social image social image social image social
Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan bahwa masalah utama Papua, bukanlah soal kekerasan namun karena tidak ada keadilan. Menurut Anies, ada tiga pandangan terkait isu Papua yakni terorisme, separatisme, kriminal.
“Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta juga ada. Ada 3 pandangan soal Papua. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal.
PEMERIKSAAN KLAIM
Menurut Zuhairan Yunmi Yunan, Dosen Ekonomi dan peneliti untuk isu korupsi dan Good Governance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kasus kekerasan di Papua justru paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Selama ini konflik di Papua direspons sebagai bagian terorisme, padahal hal itu merupakan pembelokan atas isu Papua yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM, bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan.
Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.
Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.
Kriminalitas di Papua harus dilihat dari berbagai aspek. Persoalan Hukum dan Sistem Hukum Pidana yang disporpotional karena kenetralan hukum dan ketidak berpihakan atas kelompok marginal merupakan akar dari tingginya angka tindka pidana. Melihat kasus kriminalitas di Papua harus dilhat lebih kompleks, dan bukan semata-mata angka. Hukum Indonesia yang tidak berpihak kepada kelompok marginal (terutama kelompok miskin) maka dia akan menutup akses keadilan. Disporposionalitas penghukuman bagi mereka yang miskin, buta hukum, tidka mendapat bantuan hukum berkualitas menjadi persoalan penegakan hukum dan kemampuan pengurangan angka kriminalitas (tindak pidana).
Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.
Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.
Beranda
Cek Fakta
Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Selasa, 12 Desember 2023 20:57 WIB
Bagikan image social image social image social image social
Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan bahwa masalah utama Papua, bukanlah soal kekerasan namun karena tidak ada keadilan. Menurut Anies, ada tiga pandangan terkait isu Papua yakni terorisme, separatisme, kriminal.
“Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta juga ada. Ada 3 pandangan soal Papua. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal.
PEMERIKSAAN KLAIM
Menurut Zuhairan Yunmi Yunan, Dosen Ekonomi dan peneliti untuk isu korupsi dan Good Governance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kasus kekerasan di Papua justru paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Selama ini konflik di Papua direspons sebagai bagian terorisme, padahal hal itu merupakan pembelokan atas isu Papua yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM, bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan.
Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.
Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.
Kriminalitas di Papua harus dilihat dari berbagai aspek. Persoalan Hukum dan Sistem Hukum Pidana yang disporpotional karena kenetralan hukum dan ketidak berpihakan atas kelompok marginal merupakan akar dari tingginya angka tindka pidana. Melihat kasus kriminalitas di Papua harus dilhat lebih kompleks, dan bukan semata-mata angka. Hukum Indonesia yang tidak berpihak kepada kelompok marginal (terutama kelompok miskin) maka dia akan menutup akses keadilan. Disporposionalitas penghukuman bagi mereka yang miskin, buta hukum, tidka mendapat bantuan hukum berkualitas menjadi persoalan penegakan hukum dan kemampuan pengurangan angka kriminalitas (tindak pidana).
Kesimpulan
Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim bahwa Masalah utama Papua, tidak ada keadilan adalah BENAR.