Ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah, mereka justru menghadapi dengan kekerasan. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan pada forum Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024, Selasa, 12 Desember 2023
“Tapi ada ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah mereka justru dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan bahkan gas air mata,” kata Anies Baswedan,.
(GFD-2023-14403) Sebagian Benar, Klaim Anies Baswedan soal Ribuan Anak Bangsa Mengkritik Pemerintah Dihadapi dengan Kekerasan
Sumber:Tanggal publish: 12/12/2023
Berita
Hasil Cek Fakta
Dikutip dari BBC , Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan 662 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian dalam setahun terakhir. Mereka menyebutnya sebagai “kultur kekerasan“ yang masih kental di jajaran kepolisian.
Menurut Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska, kasus kebebasan berekspresi dan berbicara memang mengalami tantangan sebagai bagian dari hak asasi.
Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
“Dalam konteks ruang, dari 44 kasus tersebut, setidaknya satu kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi di ruang digital. Hal ini mendominasi dengan angka (52%),” kata Asmin.
Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, katanya, juga terjadi pada karya jurnalistik (19%), opini publik (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%).
Menurut Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska, kasus kebebasan berekspresi dan berbicara memang mengalami tantangan sebagai bagian dari hak asasi.
Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
“Dalam konteks ruang, dari 44 kasus tersebut, setidaknya satu kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi di ruang digital. Hal ini mendominasi dengan angka (52%),” kata Asmin.
Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, katanya, juga terjadi pada karya jurnalistik (19%), opini publik (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%).
Kesimpulan
Sebagian benar, ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah justru dihadapi dengan kekerasan. Catatan Komnas HAM sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.