“Jokowi Larang Umat Islam Buka Puasa Bersama, Konser Musik dan Puluhan Ribu Penonton Tidak Dilarang”
blackpink
(GFD-2023-12226) [SALAH] Jokowi Larang Umat Islam Buka Puasa Bersama, Konser Musik dan Puluhan Ribu Penonton Tidak Dilarang
Sumber: Twitter.comTanggal publish: 30/03/2023
Berita
Hasil Cek Fakta
Sebuah portal berita bernama Gelora Media mempublikasi artikel berjudul seperti di atas. Dalam isi artikel tersebut adanya perbandingan kebijakan Jokowi dengan pernikahan anaknya Kaesang di Solo yang mengumpulkan banyak orang, kemudian konserp grup band Dewa di JIS dan konser musik Blackpink di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu.
Berdasarkan penelusuran, narasi klaim yang disebarkan tersebut adalah keliru. Dalam surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023, yaitu:
Pertama, Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Kedua, Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H agar ditiadakan.
Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung kemudian menegaskan bahwa larangan bukber tersebut untuk para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini ASN, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
Untuk itu presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana,” tegas Pramono.
Sementara itu, Presiden Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden memberikan penjelasannya pada 27 Maret 2023. Arahan terkait berbuka puasa bersama ini hanya ditujukan bagi internal Pemerintahan. Ia Mengatakan tidak melarang masyarakat umum untuk buka puasa bersama.
Selain itu lanjutnya, Anggaran yang biasa dipakai oleh para pejabat negara ini untuk melangsungkan acara buka puasa bersama itu bisa dialihkan untuk kegiatan lain seperti pemberian santuan bagi masyarakat miskin, dan bisa juga digunakan untuk menggelar pasar murah bagi masyarakat.
Berdasarkan penelusuran, narasi klaim yang disebarkan tersebut adalah keliru. Dalam surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023, yaitu:
Pertama, Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Kedua, Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H agar ditiadakan.
Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung kemudian menegaskan bahwa larangan bukber tersebut untuk para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini ASN, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
Untuk itu presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana,” tegas Pramono.
Sementara itu, Presiden Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden memberikan penjelasannya pada 27 Maret 2023. Arahan terkait berbuka puasa bersama ini hanya ditujukan bagi internal Pemerintahan. Ia Mengatakan tidak melarang masyarakat umum untuk buka puasa bersama.
Selain itu lanjutnya, Anggaran yang biasa dipakai oleh para pejabat negara ini untuk melangsungkan acara buka puasa bersama itu bisa dialihkan untuk kegiatan lain seperti pemberian santuan bagi masyarakat miskin, dan bisa juga digunakan untuk menggelar pasar murah bagi masyarakat.
Kesimpulan
Informasi yang salah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa larangan buka puasa ini adalah khusus bagi internal pemerintahan bukan untuk masyarakat luas. Hal ini dikarenakan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat atas beberapa kasus bebrapa waktu lalu.