Prabowo di akhir debat mengakui soal kepemilikan lahan ini. Namun ia memastikan lahan tersebut berupa Hak Guna Usaha alias HGU, yang sewaktu-waktu bisa dikembalikannya ke negara. Berapa banyak luasnya ia tidak sebutkan.

"Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi dari pada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Pada Mei 2009, berdasarkan data yang dihimpun VIVA dari laman prabowosubianto.info, terdapat sejumlah usaha yang dimiliki Prabowo di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan jasa. Berikut datanya:

1. PT Kiani Kertas atau PT Kertas Nusantara (kertas dan bubur kertas)
2. PT Kiani Hutan Lestari (kehutanan & perkebunan)
3. PT Belantara Pusaka (kehutanan & perkebunan)
4. PT Tanjung Redeb Hutani (kehutanan & perkebunan)
5. PT Tusam Hutani Lestari (kehutanan & perkebunan)
6. PT Tidar Kerinci Agung (kelapa sawit)
7. PT Erabara Persada Nusantara (pertambangan)
8. PT Nusantara Wahana Coal (pertambangan)
9. PT Nusantara Kaltim Coal (pertambangan)
10. PT Batubara Nusantara Coal (pertambangan)
11. PT Kaltim Nusantara Coal (pertambangan)
12. PT Nusantara Santan Coal (pertambangan)
13. PT Nusantara Berau Coal (pertambangan)
15. PT Jaladri Swadesi Nusantara (perikanan)
16. PT Gardatama Nusantara (jasa)
17. PT Tribuana Antarnusa (jasa)

Namun data terbaru yang diunduh dari lahan tersebut pada Minggu 17 Februari 2019, jumlah perusahaan yang masih dimiliki Prabowo berkurang drastis. Berikut datanya:

1. Perusahaan migas Karazanbasmunai di Kazakhstan. Prabowo duduk sebagai komisaris.
2. PT Tidar Kerinci Agung. Prabowo sebagai komisaris utama.
3. PT Nusantara Energy. Prabowo duduk sebagai presiden dan CEO.
4. PT Jaladri Nusantara sebagai presiden dan CEO.